PEKANBARU – Pemerintah Kota Pekanbaru terus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di berbagai wilayah kota. Di bawah kepemimpinan Walikota Pekanbaru Agung Nugroho, target perbaikan dan pengaspalan jalan pada tahun 2026 ditetapkan lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang telah mencapai lebih dari 42 kilometer.

Upaya pembangunan tidak hanya difokuskan pada jalan protokol atau ruas utama di pusat kota. Pemerintah juga mengarahkan pembangunan ke kawasan permukiman dan wilayah pinggiran guna memastikan pemerataan akses infrastruktur bagi seluruh masyarakat.

"Target tahun ini harus lebih tinggi dari tahun lalu. Jika tahun lalu mencapai 42 kilometer, maka tahun ini harus lebih dari itu," ujar Agung Nugroho.

Menurutnya, pemerataan pembangunan menjadi salah satu prioritas utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh warga tanpa terkecuali.

"Kami ingin pembangunan infrastruktur benar-benar dirasakan masyarakat secara merata, tidak hanya di jalan utama tetapi juga hingga ke lingkungan permukiman," katanya.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, hingga pertengahan tahun 2026 sekitar 13 kilometer jalan rusak telah selesai diperbaiki. Sementara sejumlah ruas lainnya masih dalam tahap pengerjaan dan akan dilanjutkan secara bertahap.

Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Edward Riansyah, mengatakan program perbaikan jalan tahun ini tersebar di 15 kecamatan dengan penanganan awal pada 17 ruas jalan.

"Hingga saat ini sudah 13 kilometer jalan rusak yang berhasil kami selesaikan perbaikannya," ujar Edward.

Beberapa ruas yang telah maupun sedang diperbaiki antara lain Jalan Teluk Leok, Jalan Cemara Kipas, Jalan Rindang, Jalan Bunga Raya, Jalan Rambutan, Jalan Khadijah Ali, Jalan Beringin, dan Jalan Pesisir.

Selain perbaikan jalan utama, Pemko Pekanbaru juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur lingkungan melalui program semenisasi jalan serta pembenahan drainase.

Pemeliharaan jalan lingkungan telah dilakukan sepanjang sekitar 7.000 meter yang tersebar di seluruh kecamatan. Pada saat yang sama, pembersihan saluran drainase terus dilakukan untuk mengurangi potensi genangan dan banjir saat musim hujan.

Program tersebut didukung bantuan keuangan sebesar Rp100 juta per RW yang diarahkan untuk pembangunan jalan lingkungan dan drainase.

Untuk mempercepat penanganan persoalan di lapangan, Pemko Pekanbaru juga menempatkan petugas Operasi dan Pemeliharaan (OP) di setiap kecamatan. Masing-masing kecamatan diperkuat 10 petugas yang dilengkapi kendaraan operasional dan peralatan pendukung.

Langkah tersebut bertujuan agar persoalan lingkungan seperti sampah, drainase, maupun kerusakan infrastruktur ringan dapat segera ditangani tanpa harus menunggu intervensi OPD teknis.

"Dengan dukungan sarana dan personel ini, camat dapat bergerak lebih cepat menangani persoalan yang terjadi di wilayahnya," kata Agung.

Dalam mempercepat pembangunan, Pemko Pekanbaru juga menggandeng sektor swasta melalui berbagai skema kolaborasi. Kerja sama tersebut dinilai mampu menghemat anggaran daerah hingga miliaran rupiah.

Beberapa kolaborasi yang telah berjalan antara lain efisiensi sekitar Rp17 miliar dari pembangunan halte, pembangunan taman di Simpang Sebidang depan Purna MTQ bersama RS Awal Bros senilai sekitar Rp4 miliar, serta pemugaran u-turn di depan Mal Pekanbaru Jalan Sudirman dengan nilai sekitar Rp3 miliar.

"Skema kolaborasi seperti ini akan terus diperluas agar pembangunan berjalan lebih cepat tanpa membebani APBD secara penuh," tegasnya.

Di sisi lain, Agung Nugroho juga aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh dukungan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu upaya yang dilakukan yakni bertemu Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menyampaikan sejumlah rencana pembangunan Kota Pekanbaru, termasuk persoalan pengelolaan sampah.

Selain itu, Agung juga telah bertemu Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo guna membahas sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan Jembatan Siak V dan jalan lingkar yang terhubung dengan Tol Pekanbaru.

Menurut Agung, proyek tersebut sangat penting untuk meningkatkan konektivitas wilayah, khususnya akses Tenayan Raya menuju kawasan Okura.

Program pembangunan yang dijalankan Pemko Pekanbaru mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satunya perbaikan Jalan Kamboja II di Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Binawidya, yang sebelumnya mengalami kerusakan selama bertahun-tahun.

Ketua RT 03 RW 02, Emil S, mengaku bersyukur karena jalan tersebut akhirnya diperbaiki setelah ditinjau langsung oleh Wali Kota Pekanbaru.

"Alhamdulillah, setelah ditinjau Pak Wali, kini Jalan Kamboja II sudah selesai diperbaiki," ujarnya.

Senada dengan itu, warga setempat bernama Kasturi menyebut Jalan Kamboja II merupakan jalur alternatif yang cukup penting saat terjadi kepadatan lalu lintas di kawasan HR Soebrantas hingga Soekarno-Hatta.

"Sudah belasan tahun rusak, baru sekarang diperbaiki," katanya.

Selain pembangunan jalan dan drainase, Pemko Pekanbaru juga menyiapkan penataan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Siak di bawah Jembatan Siak I.

Kawasan seluas sekitar satu hektare tersebut direncanakan menjadi Ruang Terbuka Hijau Biru (RTHB) yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana olahraga dan rekreasi.

Pembangunan kawasan itu akan didukung melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dengan nilai sekitar Rp5 miliar.

Sebelum penataan dilakukan, Pemko akan merelokasi 11 kepala keluarga yang saat ini menempati kawasan tersebut ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Agung memastikan proses relokasi dilakukan secara persuasif dengan tetap memperhatikan hak-hak warga terdampak.

"Kami sudah berdiskusi dengan warga dan mereka bersedia dipindahkan ke tempat yang lebih layak," katanya.

Melalui berbagai program tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Tidak hanya fokus pada perbaikan jalan, tetapi juga peningkatan kualitas lingkungan, kolaborasi pembangunan, serta penyediaan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat.