PEKANBARU - Penanganan banjir kronis di Kota Pekanbaru kembali membentur dinding klasik keterbatasan anggaran daerah.

Meski proyek penggalian dan pembenahan drainase terus mengepung sejumlah titik rawan seperti Jalan Paus, Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Suka Karya.

Kemudian, Jalan Darma Bakti, Jalan Embun Pagi, hingga Jalan Srikandi, janji penyelesaian infrastruktur aliran air ini dipastikan tidak akan berjalan cepat.

Skema penanganan genangan air di Kota Bertuah terpaksa menggunakan sistem eceran atau skala prioritas.

Pemko Pekanbaru secara terbuka mengonfirmasi bahwa dana APBD tidak sanggup menanggung seluruh beban pembenahan sistem drainase kota secara menyeluruh dalam waktu singkat, terlebih anggaran harus terbagi dengan perbaikan jalan rusak.

"Tantangannya cukup lumayan dahsyat, pertama tentu terkait anggaran," ujar Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, Kamis (3/9/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan ketergantungan Pemko Pekanbaru terhadap respons pemerintah tingkat atas.

Kebijakan pembenahan drainase kini tidak lagi murni berada di tangan Pemko, melainkan sangat bergantung pada political will dan kucuran bantuan Pemprov Riau, mengingat banyaknya titik genangan utama berada di ruas jalan kewenangan provinsi.

"Makanya kita harus bekerja sama dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau. Karena kalau tidak jemput bola, pemprov juga mengurus kabupaten kota lainnya, kita juga berharap perhatian dari bapak gubernur," tandasnya.