PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memproyeksikan RAPBD 2027 mencapai Rp3,044 triliun. Namun, besarnya postur anggaran tersebut tidak hanya akan diukur dari kemampuan pemerintah menyusun program, melainkan juga sejauh mana belanja daerah mampu menjawab persoalan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Proyeksi anggaran itu tertuang dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekanbaru, Rabu (18/11/2026).
Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho mengatakan, pemerintah daerah akan mengarahkan belanja tahun depan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi kebutuhan rumah tangga, kesehatan, pendidikan hingga pembangunan infrastruktur.
"Program prioritas tahun depan difokuskan untuk memenuhi berbagai kebutuhan utama masyarakat," ucap Agung, Rabu (18/11/2026).
"Mulai dari pemenuhan kebutuhan rumah tangga, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga kegiatan lainnya," sambungnya.
Meski demikian, tantangan penyusunan RAPBD 2027 bukan sekadar menentukan sektor prioritas.
Pemerintah daerah juga dituntut memastikan setiap alokasi anggaran memiliki sasaran yang jelas, terukur, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Agung menyebut kebijakan pembangunan akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.
Menurutnya, program pemerintah harus bersifat dinamis agar pelaksanaannya tidak terlepas dari kebutuhan riil warga.
"Kami terus beradaptasi dengan situasi dan kondisi lingkungan masyarakat serta menyesuaikan berbagai program secara dinamis agar seluruh program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat," katanya.
Saat ini, rancangan KUA-PPAS 2027 masih dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Banggar DPRD Pekanbaru.
Pembahasan tersebut mencakup penyelarasan asumsi pendapatan daerah dengan rencana belanja masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Tahapan ini menjadi penting untuk memastikan kemampuan keuangan daerah sejalan dengan program pembangunan yang direncanakan.
Agung berharap pembahasan bersama legislatif dapat segera diselesaikan sehingga dokumen anggaran bisa ditetapkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
"Saat ini, program tersebut masih dibahas oleh DPRD. Mudah-mudahan dapat segera disahkan," tuturnya.
"Namun, jika belum, tentu kita harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Bagi kami, kepentingan masyarakat adalah segalanya," tegasnya.
Ketepatan waktu pengesahan RAPBD juga menjadi faktor penting karena berkaitan dengan kesiapan pemerintah menjalankan program sejak awal tahun anggaran.
Di sisi lain, masyarakat tentu membutuhkan lebih dari sekadar janji prioritas pembangunan. Transparansi penggunaan anggaran, ketepatan sasaran belanja, serta kecepatan realisasi program akan menjadi ukuran penting dalam menilai kinerja Pemko Pekanbaru sepanjang 2027.