PELALAWAN - Kapolres AKBP Afrizal Asri, SIK, bersama Bupati Pelalawan, Zukri Misran, menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama lintas sektoral, Selasa(22/4/2025). Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama dalam mencegah dan menanggulangi Karhutla di Pelalawan 2025.

 

Rakor dipimpin Bupati Pelalawan Zukri, didampingi Kapolres AKBP Afrizal, Ketua DPRD Syafrizal, Kepala Pengadilan Agama Pelalawan Ali Muhtoram, Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan diwakili Kasi Pidum Syahrul Sya'ban, dan Dandim 0313/KPR diwakili Danramil 09 Langgam Kapten ARH Aswin Sembiring. 

 

Kapolres AKBP Afrizal menyampaikan, Rakor ini agar dapat menyatukan langkah dan strategi untuk mencegah terjadinya Karhutla. Serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Penanggulangan Karhutla ini harus dilakukan sebagai bentuk koordinasi untuk meminimalisir terjadinya kasus kebakaran.

 

Pada tahun ini sudah 21 hektare lahan terbakar di Pelalawan. Sedangkan Karhutla yang cukup luas dan viral terjadi di wilayah TNTN, Polres Pelalawan sudah menurunkan tim khusus untuk melakukan penyelidikan dilapangan. 

 

"Karhutla yang cukup viral dan menarik perhatian masyarakat beberapa waktu lalu, terjadi di wilayah hutan lindung kawasan hutan TNTN Pelalawan. Saya sudah menurunkan tim khusus untuk melakukan penyelidikan di lapangan. Kita harus bersama-sama untuk menjaga dan saling berkoordinasi serta kerja sama dalam mengantisipasi terjadinya Karhutla di Pelalawan," jelas Kapolres AKBP Afrizal. 

 

Selain itu pihak Kepolisian terus melakukan pemantauan perkembangan hotspot melalui aplikasi Dashboard Lancang Kuning (DLK). Jadi diharapkan seluruh unsur dan stake holder dapat membantu dan bekerja sama, bahkan saling berkoordinasi memantau serta melaporkan, apabila ditemukan hotspot di Pelalawan. 

 

"Dalam waktu dekat, saya kira perlu dilakukan apel kesiap-siagaan dalam rangka pengecekan kesiapan sarana dan prasarana penanganan Karhutla, sebagai antisipasi," sebut Kapolres. 

 

Sementara itu Bupati Zukri dalam Rakor mengatakan, pencegahan dan penanggulangan terjadinya Karhutla ini bukanlah merupakan kepentingan pribadi. Ini melainkan sebuah kepentingan bersama, maka dari itu diharapkan kerja sama setiap pihak.

 

"Kami tentu mengharapkan upaya deteksi dini yang dilakukan Kepolisian guna meminimalisir terjadinya Karhutla dapat kita cermati dan bantu bersama-sama. Selain itu juga agar Kalaksa BPBD, pihak perusahaan dan camat dapat melakukan pemetaan terhadap hotspot rawan di sekitarnya. Perusahaan yang ada di Pelalawan diharuskan ikut kontribusi dalam penanganan Karhutla ini," tegas Bupati. 

 

Ditambahkan Bupati Zukri permasalahan Karhutla di TNTN itu merupakan tanggung jawab bersama. Akan tetapi perlu ditegaskan juga, agar Kepala Balai TNTN untuk dapat lebih aktif dalam melakukan upaya dan tindakan yang harus dilakukan. Dalam hal ini, seharusnya Kepala Balai TNTN yang memegang penuh kendali atas wilayah.

 

"Seharusnya Balai TNTN sudah dapat menemukan solusi pencegahan Karhutla di TNTN. Karena keberadaan hutan lindung itu hingga saat ini mengalami penurunan. Itu menjadi catatan yang buruk pengawasan kawasan hutan TNTN," tegas Zukri.

 

Penulis: Andy
Editor: Riki