PELALAWAN – Lonjakan antrean panjang di sejumlah SPBU memicu Pemkab Pelalawan bergerak cepat. Melalui rapat koordinasi (rakor) lintas sektor yang digelar di Kantor Bupati, Senin (4/5/2026), berbagai akar persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) akhirnya diurai sekaligus dicarikan jalan keluarnya.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Bupati Pelalawan, H Zukri dan dihadiri unsur legislatif, aparat penegak hukum, TNI-Polri, perwakilan BPH Migas, Pertamina, hingga pengelola SPBU se-Kabupaten Pelalawan.

Dalam arahannya, Zukri menegaskan, krisis BBM tidak boleh dibiarkan berlarut karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, sehingga mereka bisa beraktivitas dengan tenang tanpa terganggu oleh persoalan BBM,” tegasnya.

Hasil pemantauan lapangan mengungkap beberapa faktor utama penyebab kelangkaan. Mulai dari keterlambatan distribusi BBM, meningkatnya konsumsi akibat peralihan dari BBM non-subsidi ke subsidi, hingga hilangnya peran pengecer di desa.

“Ketika penyalur di desa tidak ada, masyarakat akhirnya berbondong-bondong ke SPBU. Ini yang menyebabkan antrean panjang,” jelas Zukri.

Kondisi ini diperparah dengan adanya SPBU yang tidak beroperasi, termasuk di wilayah Segati, Kecamatan Langgam. Padahal, SPBU tersebut menjadi satu-satunya tumpuan bagi sekitar 20 ribu kepala keluarga.

Bupati menyoroti pentingnya menjaga distribusi tetap berjalan meski ada persoalan hukum yang menjerat pengelola SPBU.

“Kami tidak akan mengintervensi proses hukum, tetapi saya minta kepada Pertamina agar penyaluran BBM tetap berjalan,” ujarnya.

Sementara itu, wilayah Kuala Kampar menjadi perhatian khusus. Akses geografis yang sulit membuat masyarakat harus menempuh perjalanan jauh, bahkan menggunakan transportasi air, hanya untuk mendapatkan BBM.

Sebagai solusi jangka pendek dan menengah, Pemkab Pelalawan akan mengusulkan penambahan kuota BBM subsidi, membentuk sub penyalur resmi di tingkat desa dan menambah SPBU kompak di wilayah minim akses.

Langkah ini diharapkan mampu memecah konsentrasi antrean dan mendekatkan akses energi ke masyarakat.

Perwakilan Pertamina, Riza, mengungkap bahwa lonjakan permintaan BBM terjadi sejak 18 April 2026, dipicu kenaikan harga BBM non-subsidi akibat dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah.

“Terjadi peralihan konsumsi ke Pertalite dan Biosolar, sehingga permintaan meningkat signifikan dan stok lebih cepat habis,” jelasnya.

Sebagai respons, Pertamina telah menambah pasokan BBM subsidi hingga 20 persen serta mempercepat operasional distribusi.

Menutup rakor, Bupati Zukri mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pengelola SPBU agar tidak melakukan penyimpangan.

“Saya minta seluruh SPBU tertib dan tidak bermain. Dampaknya sangat besar bagi masyarakat,” tegasnya.