PEKANBARU — Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan komitmennya untuk menyalurkan anggaran secara adil dan proporsional kepada seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Ia memastikan tidak akan ada diskriminasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

"Ke depan, tidak ada lagi istilah anak emas atau anak tiri. Tidak ada daerah yang diistimewakan, semuanya sama. Kita akan sesuaikan bantuan dengan kebutuhan yang ada di setiap kabupaten dan kota. Ini demi keadilan," ujar Wahid dalam Rapat Koordinasi bersama bupati dan wali kota se-Riau, di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Kamis (17/4/2025).

Wahid menekankan pentingnya semangat kebersamaan dalam membangun daerah. Ia menyatakan bahwa sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, dirinya berkewajiban menjembatani aspirasi para kepala daerah.

"Yang memiliki wilayah itu adalah kabupaten dan kota. Maka ketika mereka mengajukan kebutuhan pembangunan, itu bukan hanya kepentingan daerah tersebut, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama," ujarnya.

Ia memastikan bahwa pembagian anggaran akan dilakukan secara objektif, berdasarkan skala prioritas dan urgensi dari setiap usulan.

"Porsinya akan kita atur sesuai dengan kebutuhan riil. Yang jelas, semua anak bangsa Indonesia, semua anak jati Riau, harus mendapat perlakuan yang setara," tambahnya.

Gubernur juga menyampaikan bahwa pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan rakyat akan menjadi prioritas. Pemprov Riau akan menindaklanjuti usulan-usulan yang disampaikan dalam rapat koordinasi secara teknis bersama masing-masing kepala daerah.

"Intinya, tidak boleh ada ketimpangan pembangunan. Semua harus berjalan seimbang agar Riau bisa maju bersama," kata Wahid.

Rapat koordinasi ini menjadi forum penting bagi para kepala daerah untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing. Salah satu isu yang mengemuka adalah kondisi infrastruktur jalan dan penerangan.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengungkapkan keluhan masyarakat terkait banyaknya jalan berlubang yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

"Selain jalan berlubang, kami juga menghadapi persoalan lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi di sejumlah titik jalan provinsi. Kami berharap provinsi dapat membantu memperbaiki dan mengganti lampu-lampu tersebut demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat," ujar Agung.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, menyoroti lambannya pembangunan Jembatan Selat Akar di Kecamatan Tasik Putri Puyu. Ia berharap proyek tersebut mendapat perhatian serius mengingat pentingnya konektivitas antarpulau di wilayahnya, seperti yang dilansir dari tribunnews.(*)

BERITA LAINNYA
Tanam Pohon di Riau, Rocky Gerung Sebut Pekanbaru Saksi Lahirnya Kesadaran Green Policy Warga di Rangsang Kepulauan Meranti Iris Urat Nadi Tangannya Hingga Tewas, Dipicu Depresi Karena Sakit Menahun Wabup Pelalawan Motivasi Siswa SMA Plus Taruna Andalan dengan Konsep Growth Mindset Kapolri Apresiasi Jambore Karhutla Riau, Bukti Sinergi Pemprov dan Forkopimda dalam Jaga Lingkungan Legislator Pekanbaru Minta Jajanan Anak Berunsur Babi Segera Ditarik dari Pasaran		Menteri ATR/BPN Imbau Kepala Daerah Riau Aktif Sosialisasi Pembaruan Data Pertanahan Masyarakat Reses di Simpang Tiga, Meiza Ningsih Tampung Keluhan Warga Soal Banjir dan Jalan Rusak Kisah Sukses Bu Onis Membawa Keripik Singkong Aira Jadi Primadona di Pasaran Pekanbaru Kapolda Riau, Gubernur, dan Danrem Kompak Bacakan Deklarasi Lawan Karhutla 2025 Update Hotspot Riau Sore ini: Kuansing Terpantau Satu Titik, Jarak Pandang Aman