PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera membentuk tim khusus guna mengatur tata kelola kebun kelapa dan tata niaga dalam menghadapi masa tunggu re-planting.

Dikatakan Gubernur Riau Abdul Wahid, hal ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mempertahankan produktivitas petani kelapa.

"Kita perlu menyiapkan regulasi yang mengatur soal harga, tenaga kerja, hingga tata kelola kebun. Apa saja yang bisa dilakukan petani dalam masa tunggu yang mencapai 3 - 5 tahun sebelum kembali panen," kata Abdul Wahid, Senin (28/4/2025).

Dikatakannya, kondisi kelapa di Riau saat ini didominasi dengan keadaan yang sudah tua dan sudah menurunnya produktifitas. Maka dari itu, diperlukan langkah konkret dalam penanganan, termasuk dalam menghadapi ancaman instrusi air laut.

"Air laut itu berlu dibendung, nantinya akan kita 
yang perlu dibendung dengan pembangunan tanggul. Kita perlu menyiapkan perencanaan menyeluruh, mulai dari tata air, penyediaan bibit unggul, hingga pupuk, agar proses replanting berjalan optimal," ungkapnya.

Selain itu, untuk menjaga pendapatan petani selama masa tunggu, Wahid mendorong penanaman sela di lahan kelapa yang sedang diremajakan.

"Pasca replanting ini, petani tidak boleh hanya menunggu. Harus ada tanaman sela yang legal dan sesuai aturan, sehingga pendapatan mereka tetap terjaga sambil menunggu kelapa kembali berproduksi," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Riau, kata Wahid, juga akan mempertimbangkan aspek hukum dalam pengaturan tanaman sela agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Upaya ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam menjaga ketahanan ekonomi petani kelapa di Riau.

Penulis: Yuni

Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Kasus Penahanan Ijazah di Pekanbaru: Wamenaker Siap Tempuh Jalur Hukum, KSBSI Riau Dorong Regulasi Tegas Riau Bisa Dapat Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, Ini 10 Syaratnya Besok Sejumlah Menteri Hingga Kapolri Hadiri Apel Siaga Karhutla Nasional di Riau TAF Minta Sosialisasi SE Kawasan Tanpa Rokok di Pekanbaru Digencarkan AMPUN Riau Geruduk DPRD Pekanbaru, Minta Cafe Diduga Tanpa IMB Ditertibkan		RAM Sawit Ilegal di Setiang Beroperasi Meski Disegel, Ini Respon Kepala DPMPTSP Kuansing Belanja Buku Lebih Praktis, Toko Kekinian Terapkan Pembayaran Cashless yang Efisien Akses Sulit, Pedagang Pasar Cik Puan Desak Pembukaan U-Turn dan Perbaikan Bangunan BNPB Soroti Riau Tak Pernah Dapat Dana Rehabilitasi Bencana Sejak 2021 Gubri Bentuk Timsus untuk Menjaga Produktivitas Kebun Kelapa di Masa Tunggu Replanting