PEKANBARU – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan telah menerima hasil evaluasi kinerja Pejabat Tinggi Pratama (PTP) dari Panitia Seleksi (Pansel). Hasil tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan rotasi dan mutasi jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Menurut Gubernur Wahid, hasil penilaian yang diberikan oleh Pansel merupakan catatan awal. Ia menegaskan akan melakukan evaluasi pribadi terhadap seluruh Kepala OPD sebelum mengambil keputusan resmi.

"Nilai dari Pansel menjadi referensi saya. Saya akan melakukan penilaian lanjutan, dan Insya Allah dalam waktu dekat proses ini akan selesai," ujarnya di Pekanbaru, Senin (4/8/2025).

Rotasi Pejabat Berdasarkan Kinerja dan Konsultasi ke Pusat

Setelah evaluasi final selesai, Gubernur Riau akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menentukan langkah selanjutnya. Penilaian ini tidak hanya melihat capaian organisasi, tetapi juga kontribusi individu terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

"Semua keputusan akan diambil secara terukur, berdasarkan data kinerja yang valid. Kita ingin memastikan OPD dipimpin oleh sosok yang kompeten dan profesional," tegasnya.

Tiga Nama Calon Sekda Riau Sudah Dikirim ke Mendagri

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Wahid juga mengungkapkan bahwa proses seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau telah selesai di tingkat provinsi. Tiga nama hasil asesmen telah diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan akan diteruskan kepada Presiden RI untuk diputuskan.

"Wewenang saya hanya sampai mengirim tiga nama calon Sekda. Untuk keputusan akhir, itu sepenuhnya hak Presiden," ungkap Gubernur Wahid.

Ia menambahkan bahwa proses seleksi berjalan transparan dan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh undang-undang. Penentuan Sekda yang baru diharapkan akan memperkuat sinergi dalam birokrasi Pemprov Riau ke depan.

Komitmen Bangun Birokrasi yang Profesional dan Efektif

Langkah rotasi dan mutasi ini menjadi bagian dari komitmen Gubernur Abdul Wahid dalam membangun birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya evaluasi rutin terhadap pejabat untuk menjamin mutu pelayanan publik serta pencapaian target pembangunan daerah, seperti yang dilansir dari mcr.(*)