PEKANBARU – Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengumumkan bahwa pembangunan proyek Flyover Garuda Sakti di titik kemacetan tersebut resmi dimulai pada tahun 2026.
Proyek strategis ini akan sepenuhnya didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan dukungan Pemerintah Provinsi Riau untuk tahap awal pembebasan lahan.
"Kami sudah sepakat, anggarannya dari APBN. Untuk pembebasan lahannya ditangani oleh kami di provinsi, tapi nantinya akan diganti dalam bentuk pembangunan infrastruktur lain oleh Kementerian PU,” ungkap Wahid saat kunjungan kerjanya, Rabu (10/9/2025).
Menurut Wahid, saat ini proses pembebasan lahan hampir rampung dan hanya tinggal tahap pembayaran kepada pemilik lahan. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada hambatan berarti dalam akuisisi lahan karena pemiliknya telah memberikan persetujuan.
“Prosesnya tinggal pembayaran. Alhamdulillah, warga yang punya lahan sudah setuju semua,” tambahnya.
Koordinasi intensif dengan Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga, juga telah dilakukan untuk memfinalisasi nota kesepahaman (MoU) proyek ini. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk segera mewujudkan solusi permanen bagi persoalan lalu lintas di kota bertuah.
Simpang Jalan Garuda Sakti dikenal sebagai salah satu titik kemacetan terparah di Pekanbaru. Kondisi ini sudah lama dikeluhkan masyarakat, terutama saat jam berangkat dan pulang kerja. Bahkan, waktu tempuh bisa mencapai satu jam hanya untuk masuk atau keluar kota.
“Jalan Garuda Sakti itu macet sekali. Mau masuk ke kota atau keluar bisa satu jam lebih. Karena itu, pembangunan flyover sangat dibutuhkan,” ujar Wahid.
Dengan skema pendanaan yang telah dikunci antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan flyover ini diharapkan menjadi game changer bagi sistem transportasi Kota Pekanbaru.
Proyek ini diyakini akan mengurai kemacetan kronis di jalur utama. Kemudian mempercepat arus barang dan jasa, meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.