PELALAWAN - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmen serius dalam memulihkan ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang merupakan kawasan strategis nasional. Upaya ini tidak hanya difokuskan pada pelestarian lingkungan, tetapi juga memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan perhatian serta perlindungan yang adil dari negara.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa langkah pemulihan yang sedang berjalan bukan sekadar kegiatan seremonial. Ia menyebut, penataan kembali kawasan TNTN merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam menjaga kawasan konservasi sekaligus memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat yang selama ini beraktivitas di dalam kawasan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan SF Hariyanto saat berada di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Sabtu (20/12/2025). Menurutnya, komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pemulihan kawasan strategis nasional tersebut.
Dalam prosesnya, Tim Percepatan Pemulihan Ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo (TP2E TNTN) telah melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di kawasan TNTN. Pendataan mencakup kartu keluarga, verifikasi, validasi, serta pendataan kelompok tani yang dilakukan secara terbuka dan berkeadilan.
SF Hariyanto menyampaikan apresiasi kepada tim percepatan yang telah bekerja secara transparan dan objektif. Ia menilai, pendataan ini menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan relokasi yang adil dan berbasis kondisi riil di lapangan.
Berdasarkan data terbaru per 18 Desember 2025, pendataan telah menjangkau 3.691 kepala keluarga dengan total luasan mencapai 10.106 hektare. Capaian tersebut dinilai sebagai progres signifikan dalam penataan dan pemulihan kawasan TNTN.
Seperti dikutip dari MCRiau, ia juga menilai, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pendataan mencerminkan meningkatnya kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kawasan konservasi. Hal ini menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan program pemulihan TNTN ke depan.
Pemerintah Provinsi Riau berharap, dengan basis data yang akurat dan partisipasi masyarakat yang tinggi, kebijakan pemulihan dan relokasi dapat berjalan lebih adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan.