PEKANBARU – Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara terbuka mengingatkan kerasnya tantangan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Riau saat melantik 13 Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Riau.

Pelantikan berlangsung di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Provinsi Riau, Senin (26/1/2026) sore.

Dalam sambutannya, SF Hariyanto menegaskan bahwa jabatan yang diemban para pejabat bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah besar di tengah keterbatasan keuangan daerah. Rendahnya pendapatan asli daerah serta minimnya transfer dari pemerintah pusat menjadi realitas yang harus dihadapi bersama.

“Kondisi fiskal kita rendah, bantuan dari pusat juga kecil. Ini membuat tugas kita semakin berat,” ujarnya di hadapan para pejabat yang baru dilantik.

Ia menekankan, meskipun anggaran terbatas, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah daerah justru semakin tinggi. Pelayanan publik, kemudahan investasi, pengelolaan sektor pertambangan, hingga peningkatan pendapatan daerah menjadi fokus utama yang tidak boleh diabaikan.

Menurutnya, kepercayaan publik hanya bisa dijaga melalui kerja nyata dan kinerja yang terukur. Ia meminta seluruh pejabat untuk bekerja maksimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Banyak harapan masyarakat yang dititipkan kepada kita. Tanggung jawab ini tidak ringan, terutama dalam urusan investor, pelayanan PTSP, pertambangan, dan pendapatan daerah,” katanya.

SF Hariyanto juga mengingatkan pentingnya soliditas birokrasi. Dalam kondisi fiskal yang menantang, konflik internal justru akan memperlambat laju pemerintahan. Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk saling mendukung dan menjaga kekompakan.

“Saya minta kawan-kawan bekerja keras siang malam. Jaga kekompakan, jangan membuat kegaduhan. Berikan penjelasan yang baik dan terbuka kepada masyarakat,” tegasnya dikutip dari MCRiau.

Pelantikan 13 Pejabat Tinggi Pratama tersebut, kata SF Hariyanto, merupakan bagian dari strategi penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan pendapatan, serta menciptakan iklim investasi yang lebih sehat di Provinsi Riau meski di tengah keterbatasan anggaran.