PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau secara resmi menggelar Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 Provinsi Riau, Rabu (11/2/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Ruang Melati Lantai 3 Kantor Gubernur Riau, Jalan Jend. Sudirman Nomor 460 Pekanbaru ini, bertujuan untuk membedah data dan merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Bumi Lancang Kuning.
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur, yang hadir mewakili Plt. Gubernur Riau. Agenda penting ini melibatkan lebih dari 100 undangan yang terdiri dari berbagai instansi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga vertikal, pimpinan partai politik, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), perusahaan pers, hingga organisasi kemasyarakatan (ormas).
Zulkifli Syukur dalam arahannya menekankan bahwa IDI bukan sekadar instrumen pengukuran angka-angka statistik, melainkan cermin bagi pemerintah daerah untuk memastikan prinsip demokrasi, kepastian hukum, dan rasa aman tetap terjaga di tengah masyarakat. Ia mengajak seluruh pihak untuk menyikapi data IDI secara objektif dan dewasa sebagai bagian dari evaluasi pembangunan daerah.
"Forum ini adalah bagian dari kerja pengendalian dan evaluasi. Angka IDI menunjukkan sejauh mana fondasi demokrasi kita berjalan. Meski sudah ada progres, kita harus mengakui bahwa fondasi ini belum cukup kuat untuk bersaing secara kompetitif di tingkat nasional," ujar Zulkifli.
Capaian IDI Riau Berada di Kategori Sedang
Berdasarkan data yang dipaparkan, angka IDI Provinsi Riau tahun 2024 berada pada skor 74,50 persen. Meski angka ini mengalami kenaikan sebesar 1,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan masuk dalam kategori "Sedang", namun secara nasional posisi Riau masih berada pada peringkat 24 dari 34 provinsi, atau menempati peringkat 9 terbawah.
Zulkifli menekankan bahwa FGD ini menjadi momen penting untuk mencari solusi agar indikator-indikator yang masih berada di zona "merah" dapat diperbaiki menjadi "hijau". Capaian tahun 2024 ini akan dijadikan sebagai baseline untuk menyusun langkah perbaikan yang lebih terukur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau 2025-2029.
Sebelumnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau, Boby Rachmat, dalam laporan pelaksanaannya mengungkapkan ada tiga aspek utama yang masih mengalami dinamika penurunan dan memerlukan perhatian serius. Aspek tersebut meliputi kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.
"Pada aspek kebebasan, terdapat penurunan pada indikator 5 dan 6. Begitu juga pada aspek kesetaraan yang mencakup isu gender dan partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan politik melalui lembaga perwakilan. Hal ini perlu kita diskusikan secara mendalam bersama BPS dan seluruh stakeholder terkait," jelas Boby.
Optimalisasi Peran Partai Politik
Selain itu, aspek kapasitas lembaga demokrasi pada indikator kinerja lembaga yudikatif dan pendidikan politik bagi kader partai politik juga menjadi sorotan. Boby menyebutkan bahwa Pemprov Riau sebenarnya telah menyalurkan bantuan keuangan kepada partai politik yang mencakup program pendidikan politik, namun kolaborasinya perlu ditingkatkan.
Ke depan, Kesbangpol Riau berencana mensosialisasikan instrumen IDI dalam setiap penyaluran bantuan keuangan partai politik agar tercipta sinergi. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi maraton membahas 22 indikator IDI bersama OPD terkait sejak Oktober 2025 lalu untuk memetakan kendala di lapangan.
Pelaksanaan FGD IDI ini didasarkan pada Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2024. Adapun tujuan utamanya adalah memverifikasi data, menggali informasi mendalam terkait indikator yang belum terpotret dokumen, serta menyelaraskan persepsi antar pemangku kepentingan mengenai isu-isu demokrasi terkini di Riau.
Boby Rachmat mengingatkan bahwa tahun 2029 yang merupakan tahun politik tidak akan lama lagi. Oleh karena itu, data IDI harus dijadikan referensi utama dalam pengambilan kebijakan. Partisipasi dari akademisi, tokoh masyarakat, hingga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu sangat diharapkan dalam memberikan masukan yang konstruktif.
Zulkifli Syukur berharap diskusi ini tidak hanya menghasilkan rekomendasi yang bersifat normatif, tetapi mampu melahirkan langkah kebijakan yang realistis dan berdampak nyata bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menguatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan demokratis.
"Tugas kita adalah menyambungkan data dengan kebijakan dan pelaksanaannya. Kita ingin peningkatan kualitas demokrasi di Riau benar-benar terwujud dalam praktik pemerintahan sehari-hari," pungkasnya.
FGD ini dijadwalkan akan berlangsung dengan pemaparan detail dari Kepala BPS Riau, Asep Riyadi, mengenai kondisi riil indikator demokrasi Riau tahun 2025, yang akan menjadi bahan diskusi panel bagi seluruh peserta yang hadir.
Diharapkan melalui kegiatan ini, nilai IDI Riau di masa mendatang dapat meningkat secara signifikan, membawa hasil positif bagi pembangunan politik dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau. (rilis)
