PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau bersiap menerapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari strategi penghematan energi.

Kebijakan ini masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat sebelum diberlakukan secara resmi pada April 2026.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto menegaskan, langkah tersebut merupakan dukungan daerah terhadap kebijakan nasional penghematan listrik dan bahan bakar minyak (BBM).

“Untuk para ASN, dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam penggunaan listrik dan BBM, akan kita berlakukan WFH,” ujar SF Hariyanto, Senin (30/3/2026).

Rencana WFH tidak lepas dari tekanan ekonomi global, terutama kenaikan harga minyak dunia yang melampaui asumsi awal pemerintah.

Menurut SF Hariyanto, kondisi ini menuntut pemerintah daerah lebih disiplin dalam mengelola pengeluaran energi.

“Tekanan global saat ini berdampak pada harga minyak. Yang patokan sebelumnya 70 dolar per barel, sekarang sudah di atas 100. Jadi kita harus waspada dan melakukan antisipasi, mengencangkan ikat pinggang,” katanya.

Kebijakan WFH dinilai sebagai salah satu langkah realistis untuk menekan konsumsi energi tanpa mengganggu pelayanan publik.

Dalam skema awal, WFH diperkirakan berlaku mulai akhir pekan. Pada periode tersebut, kendaraan dinas tidak diperbolehkan digunakan dan harus disimpan di rumah penanggung jawab kendaraan.

“Kemungkinan akan diberlakukan hari Jumat. Jadi untuk Jumat, Sabtu, dan Minggu kendaraan dinas tidak boleh dipergunakan. Harus di-standbykan di rumah,” jelasnya.

Kebijakan ini ditargetkan menekan konsumsi BBM sekaligus memastikan penggunaan aset pemerintah lebih efisien.

Selain BBM, Pemprov Riau juga fokus menekan konsumsi listrik di lingkungan kantor organisasi perangkat daerah (OPD).

Instruksi penghematan mencakup, lampu dan AC dimatikan setiap Jumat hingga Minggu.

Untuk Senin–Kamis, penggunaan AC dibatasi hanya untuk siang hari, dan dianjurkan memanfaatkan ventilasi alami pada pagi hari.

“Listrik dan AC itu matikan saja pada Jumat–Minggu. Senin–Kamis, tidak usah menghidupkan AC di pagi hari. Buka saja jendelanya, kalau sudah siang baru hidupkan AC,” ujarnya.

Meski ASN bekerja dari rumah, Pemprov menegaskan kualitas layanan publik tidak boleh menurun. Sistem kerja daring akan menjadi solusi untuk menjaga produktivitas.

“Tetap kerja. Hari Jumat kerjanya melalui Zoom saja. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap jalan,” tegas SF Hariyanto.

Pemprov Riau juga menyiapkan mekanisme evaluasi untuk mengukur efektivitas kebijakan ini. Setiap OPD diminta membandingkan penggunaan listrik sebelum dan sesudah WFH diterapkan.

“Saya minta kepala OPD melakukan evaluasi. Berapa besaran listrik yang dikeluarkan sebelumnya dibanding saat program berjalan. Apakah efektif program ini,” pungkasnya.