PEKANBARU - Proyek Flyover Simpang Garuda Sakti, Kota Pekanbaru, memasuki tahap persiapan penting. Pemprov Riau dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai membagi peran untuk mempercepat realisasi infrastruktur yang diharapkan mampu mendukung kelancaran arus lalu lintas di salah satu kawasan strategis tersebut.
Dalam skema kerja sama tersebut, Pemprov Riau bertanggung jawab menuntaskan proses pembebasan lahan.
Sementara pembangunan konstruksi fisik flyover akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Riau.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto mengungkapkan, pemerintah daerah saat ini tengah mempersiapkan proses pembebasan lahan.
Berdasarkan pendataan yang telah dilakukan, terdapat 94 persil tanah yang masuk dalam kebutuhan lahan untuk pembangunan Flyover Simpang Garuda Sakti.
“Dari data yang dikumpulkan di lapangan, total ada 94 persil tanah yang akan dibebaskan. Target penyelesaian ganti rugi lahan tersebut pada akhir tahun 2026 ini,” ujar SF Hariyanto, Rabu (22/7/2026).
Menurut SF Hariyanto, pembebasan lahan menjadi salah satu tahapan krusial sebelum proyek memasuki fase konstruksi.
Pemprov Riau menargetkan proses pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan dapat dituntaskan hingga penghujung 2026.
Di sisi lain, persiapan teknis proyek juga terus berjalan. BPJN Riau disebut telah menyelesaikan finalisasi Detail Engineering Design (DED), dokumen teknis yang menjadi salah satu dasar penting dalam pelaksanaan pembangunan fisik.
“Sementara kami menyelesaikan pembebasan lahan, pihak BPJN juga sudah memfinalisasi DED-nya," tuturnya.
"Termasuk juga Amdal dan lainnya, sehingga seluruh tahapannya semua berjalan dan ditargetkan pada 2027 mendatang pembangunan fisik Flyover sudah bisa dilaksanakan,” jelasnya.
Dengan perkembangan tersebut, pemerintah berharap tidak ada hambatan berarti yang dapat mengganggu tahapan proyek.
Apabila pembebasan lahan dapat diselesaikan sesuai target, pembangunan fisik flyover diharapkan mulai terealisasi pada 2027.
Kepala BPJN Riau, Yohanis Tulak mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dokumen teknis pembangunan Flyover Simpang Garuda Sakti.
Setelah proses pembebasan lahan yang menjadi kewenangan Pemprov Riau selesai, BPJN akan meneruskan laporan kepada Kementerian PU untuk proses pembangunan fisik.
“DED pembangunan flyover-nya sudah kami buat, termasuk Amdal. Jika pembebasan lahan sudah selesai, kami akan langsung laporkan ke pimpinan untuk pengerjaan fisiknya,” kata Yohanis.
Ia menjelaskan, proyek tersebut dirancang dengan panjang penanganan flyover mencapai 644 meter.
Struktur tersebut akan membentang dari kawasan Jalan HR Soebrantas menuju arah Bangkinang.
Selain struktur utama, proyek juga mencakup pembangunan oprit pada kedua sisi.
Oprit arah Pekanbaru memiliki panjang sekitar 145 meter, sedangkan sisi menuju Bangkinang mencapai 160 meter.
Untuk aspek teknis lainnya, flyover dirancang memiliki clearance atau ruang bebas vertikal setinggi 5,3 meter.
Bagian oprit dan frontage akan menggunakan konstruksi rigid pavement, sedangkan lebar struktur utama flyover mencapai 18,8 meter.
Pembangunan Flyover Simpang Garuda Sakti menjadi salah satu proyek infrastruktur yang dinantikan seiring meningkatnya aktivitas mobilitas masyarakat di kawasan Pekanbaru dan jalur menuju Bangkinang.
Dengan desain yang telah memasuki tahap finalisasi dan proses pembebasan lahan yang ditargetkan rampung pada akhir 2026, proyek ini kini memasuki fase penentuan menuju pelaksanaan konstruksi.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik Flyover Simpang Garuda Sakti dapat dimulai pada 2027.
Kehadiran infrastruktur tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan konektivitas sekaligus mendukung kelancaran pergerakan kendaraan di koridor Pekanbaru-Bangkinang.
