PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga tingkat desa. Langkah ini dilakukan dengan melibatkan kepala desa, pemerintah kabupaten/kota, Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan seluruh unsur tersebut akan dilibatkan dalam deklarasi bersama sebagai bentuk komitmen mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar.
Deklarasi itu direncanakan menjadi bagian dari rapat koordinasi (rakor) penanganan karhutla yang akan melibatkan seluruh desa di Riau pada pertengahan September 2026.
"Pemprov bersama Forkopimda dan LAMR sudah menandatangani maklumat terkait penanggulangan karhutla. Sekarang kita ingin komitmen yang sama sampai ke bawah, mulai dari kepala desa, pemerintah kabupaten dan kota, sampai Babinsa dan Bhabinkamtibmas," kata SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Senin (31/8/2026).
Menurut SF Hariyanto, deklarasi tersebut akan menegaskan komitmen bersama untuk mencegah masyarakat menggunakan api dalam membuka maupun membersihkan lahan. Selain itu, konsekuensi dan sanksi terhadap pelanggaran juga akan disampaikan.
Keterlibatan pemerintah desa dinilai penting karena aparat desa berada paling dekat dengan masyarakat. Pengawasan dapat dilakukan melalui sosialisasi, pemantauan wilayah serta pemberian peringatan apabila ditemukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Sementara Babinsa dan Bhabinkamtibmas akan dilibatkan sebagai unsur kewilayahan yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
"Intinya jelas, kita ingin masyarakat jangan lagi membuka lahan dengan cara membakar. Itu harus menjadi komitmen bersama. Di dalam deklarasi nanti juga akan ditegaskan sanksinya kalau masih ada yang melanggar," ujar SF Hariyanto.
Ia mengatakan rakor yang dijadwalkan pertengahan September tersebut sekaligus menjadi evaluasi penanganan karhutla di Riau. Menurutnya, setelah kebakaran di sejumlah wilayah mulai terkendali, pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
"Kita rencanakan rakor bersama seluruh desa di Riau sekitar pertengahan September. Sekarang kondisi karhutla sudah bisa kita atasi dengan baik, jadi berikutnya yang harus kita perkuat adalah bagaimana mencegah supaya kejadian seperti ini tidak berulang," katanya.
SF Hariyanto menilai pencegahan di tingkat desa diperlukan agar potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sejak dini. Kepala desa dan perangkatnya diharapkan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko penggunaan api untuk membuka lahan.
Ia mengingatkan dampak karhutla dapat meluas ketika kebakaran tidak segera dikendalikan. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, kabut asap juga dapat berdampak terhadap kegiatan belajar mengajar dan kesehatan.
"Kerugian akibat karhutla itu jauh lebih besar. Kalau sudah terbakar dan asap muncul, aktivitas masyarakat terganggu, sekolah ikut terdampak, kasus ISPA meningkat. Bahkan kalau asap sampai ke negara tetangga, persoalannya jadi lebih luas lagi," ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) telah membangun komitmen melalui maklumat penanggulangan karhutla.
Komitmen tersebut selanjutnya akan diperluas hingga tingkat desa dengan melibatkan pemerintah daerah dan aparat kewilayahan.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, Pemprov Riau berharap pengawasan terhadap wilayah rawan karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan pencegahan dapat berjalan sebelum kebakaran meluas.(*)
