PEKANBARU - Pemerintah kembali memperkuat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Rapat koordinasi digelar secara virtual pada Selasa (15/9/2026), dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.

Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan karhutla sekaligus langkah mitigasi untuk mencegah kebakaran meluas.

Provinsi Riau menjadi salah satu wilayah prioritas yang mengikuti rapat tersebut. Dari Riau, hadir Kapolda Riau Herry, Kalaksa BPBD Riau Edy Afrizal, serta PTP terkait di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau.

Kalaksa BPBD Riau Edy Afrizal mengatakan rapat membahas berbagai langkah mitigasi dan penanganan karhutla yang terjadi di sejumlah daerah. Pemerintah juga berencana membentuk tim publikasi di Kemenko Polkam untuk menyampaikan perkembangan penanganan karhutla kepada masyarakat secara berkala.

Untuk kondisi Riau, Edy menyebut situasi masih terkendali berkat penanganan yang dilakukan satuan tugas (satgas).

Menurutnya, sejumlah titik yang sebelumnya terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi telah berhasil ditangani. Bahkan, dalam beberapa hari terakhir, titik api atau firespot di Riau sempat terpantau nihil.

“Di Riau alhamdulillah terkendali, firespot dengan level confident high kita nihil,” ujar Edy.

Namun, kondisi tersebut kembali berubah pada Selasa pagi. Lima titik dengan tingkat kepercayaan tinggi terpantau muncul di dua kabupaten, yakni Indragiri Hilir (Inhil) dan Indragiri Hulu (Inhu).

Dari lima titik tersebut, dua berada di Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan tiga lainnya terdeteksi di Kabupaten Indragiri Hulu.

Satgas langsung bergerak melakukan penanganan. Dukungan udara berupa water bombing dikerahkan untuk membantu memadamkan lima titik tersebut. Kendati demikian, upaya pemadaman masih menghadapi tantangan berupa akses menuju lokasi serta keterbatasan sumber air.

Saat ini, empat helikopter disiagakan untuk mendukung operasi pemadaman, sementara enam helikopter lainnya digunakan untuk melakukan patroli.

Tak hanya mengandalkan pemadaman, pemerintah juga terus menyiapkan langkah pencegahan melalui operasi modifikasi cuaca (OMC), terutama untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah gambut.

Edy mengatakan berdasarkan koordinasi BPBD dengan BMKG Riau, potensi pertumbuhan awan dalam beberapa hari ke depan diperkirakan masih minim. Meski demikian, terdapat peluang pertumbuhan awan sekitar 16 dan 19 September.

Karena itu, tim OMC tetap disiagakan dan akan segera melakukan penyemaian apabila terdapat awan yang dinilai memungkinkan.

“Begitu ada yang bisa segera disemai, tidak menyia-nyiakan potensi sekecil apa pun yang bisa membasahi lahan gambut supaya tidak terbakar,” tegasnya dikutip dari MCRiau.

Sementara itu, persoalan asap masih menjadi perhatian pemerintah meskipun jumlah titik api di Riau telah mengalami penurunan signifikan.

Edy mengatakan arah angin dan kondisi titik panas di wilayah sekitar menjadi salah satu dasar dugaan bahwa asap yang terpantau di Riau berpotensi berasal dari provinsi tetangga.

“Karena Riau beberapa hari ini dengan firespot nihil, asap kemungkinan besar dari tetangga, karena menurut BMKG, angin berhembus dari selatan ke utara,” jelas Edy.

Pemerintah bersama satgas karhutla pun terus melakukan pemantauan dan penanganan di lapangan untuk memastikan titik api yang muncul dapat segera dikendalikan dan tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.