PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Program yang menggunakan anggaran pemerintah pusat tersebut mencakup 7.046 unit rumah yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Riau. Seluruh pembangunan ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat akhir Desember 2026.
Perkembangan pelaksanaan BSPS dibahas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto bersama Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III Iswanto di Kantor Gubernur Riau, Rabu (23/9/2026).
SF Hariyanto mengatakan perkembangan pembangunan di lapangan terus bergerak. Saat ini, kondisi rumah penerima bantuan berada pada tahapan pengerjaan yang berbeda, mulai dari tahap awal hingga rumah yang telah selesai.
"Hari ini kami bersama Kepala Balai Perumahan membahas progres Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Bapak Presiden. Alhamdulillah, progres fisik di Provinsi Riau menunjukkan peningkatan," ujar SF Hariyanto.
Berdasarkan data yang disampaikan Pemprov Riau, sebanyak 272 unit dari total 7.046 rumah telah mencapai penyelesaian 100 persen.
SF Hariyanto menegaskan program tersebut dibiayai melalui anggaran pemerintah pusat dan ditargetkan selesai pada 2026. Pemprov Riau juga mulai menyiapkan usulan penerima dan kebutuhan program BSPS untuk pelaksanaan 2027.
"Program ini menggunakan dana pemerintah pusat dan ditargetkan selesai seluruhnya pada tahun 2026. Untuk tahun 2027, kami sedang menyusun usulan baru yang realisasinya akan disesuaikan dengan kemampuan pusat," jelasnya.
Penyaluran Bantuan Ditargetkan Rampung Oktober
Kepala BP3KP Sumatera III Iswanto mengatakan BSPS yang berjalan di Riau mencakup 7.046 unit rumah swadaya. Program tersebut bersumber dari APBN dan dilaksanakan sesuai kebijakan pemerintah pusat.
"Terkait pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sekarang kita bangun di sini ada 7.046 unit rumah swadaya. Bantuan ini merupakan dari dana APBN sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto," tutur Iswanto.
Menurutnya, proses penyaluran bantuan kepada penerima terus berlangsung dan telah mencakup sekitar 3.000 unit. Sementara dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 276 rumah telah selesai dikerjakan.
Iswanto menyebut penyaluran anggaran ditargetkan selesai pada pertengahan Oktober 2026. Setelah seluruh dana tersalurkan, pembangunan fisik seluruh unit ditargetkan rampung paling lambat akhir Desember 2026.
"Penyaluran dana saat ini sudah mencapai sekitar 3.000 unit, dengan fisik rumah yang selesai terbangun sebanyak 276 unit. Penyaluran anggaran ditargetkan selesai pada pertengahan Oktober, sedangkan seluruh pengerjaan fisik ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir Desember," ungkapnya.
Bantuan Rp20 Juta per Rumah
Setiap penerima BSPS mendapatkan bantuan senilai Rp20 juta. Dana tersebut disalurkan pemerintah secara langsung melalui rekening bank penerima untuk mendukung peningkatan kualitas rumah.
Program BSPS ditujukan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan.
"Setiap rumah menerima bantuan sebesar Rp20 juta, anggaran disalurkan dari pemerintah langsung ke rekening bank penerima. Bantuan bedah rumah ini diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan masuk dalam kelompok ekonomi desil empat," kata Iswanto.
Dari seluruh daerah di Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat alokasi paling banyak dengan 1.000 unit rumah.
Iswanto mengatakan alokasi tersebut diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
"Alokasi terbesar berada di Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu sebanyak 1.000 unit. Karena wilayah tersebut memiliki jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan cukup tinggi," pungkasnya.
Dengan ribuan unit rumah masuk dalam program BSPS, pemerintah menargetkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di Riau dapat meningkat. Percepatan pekerjaan di lapangan menjadi salah satu faktor penting agar seluruh rumah yang telah dialokasikan dapat diselesaikan dan dimanfaatkan masyarakat sebelum akhir 2026. (*)
