PEKANBARU – Rencana pembangunan flyover di Simpang Panam, Kota Pekanbaru, belum dapat direalisasikan tahun ini. Proyek yang diharapkan mampu mengurai kemacetan di kawasan tersebut masih terkendala proses pembebasan lahan yang belum tuntas.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan penyelesaian pengadaan tanah menjadi prioritas utama sebelum pembangunan fisik flyover dapat dimulai. Sejumlah persoalan administratif, mulai dari lahan yang belum dibebaskan hingga sertifikat tanah yang belum dipecah, masih harus diselesaikan.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, persoalan tersebut menjadi salah satu agenda pembahasan dalam rapat pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Flyover Simpang Panam di Kantor Gubernur Riau, Selasa (10/11/2026).
Rapat tersebut merupakan bagian dari evaluasi Tim Terpadu Percepatan Pembangunan (TP2T) yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
Evaluasi dilakukan untuk melihat capaian kegiatan TP2T sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, terutama menjelang berakhirnya tahun anggaran.
"Rapat hari ini mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh tim TP2T. Kami ingin melihat sejauh mana progresnya dan apa saja kendala di lapangan. Hal ini mengingat tahun anggaran segera berakhir," ujarnya.
SF Hariyanto menjelaskan, desain pembangunan Flyover Simpang Panam sebenarnya telah dibahas. Namun, proses pengadaan tanah masih menghadapi sejumlah kendala yang membutuhkan penyelesaian lebih lanjut.
Di antaranya, masih terdapat bidang tanah yang belum dibebaskan serta sertifikat tanah yang belum dilakukan pemecahan. Persoalan ini menjadi perhatian serius pemerintah agar proses pembayaran ganti rugi berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Pemprov Riau juga berupaya mengantisipasi potensi pembayaran ganti rugi secara ganda terhadap bidang tanah yang sama.
"Kami mempercepat semuanya. Kendalanya masih ada lahan yang belum dibebaskan dan sertifikatnya belum dipotong. Kami menjaga jangan sampai terjadi pembayaran dua kali," jelas SF Hariyanto.
Dengan masih adanya kendala tersebut, pembangunan Flyover Simpang Panam dipastikan belum dapat dilaksanakan pada 2026. Pemprov Riau akan melanjutkan proses pembebasan lahan pada tahun depan.
Menurut SF Hariyanto, penyelesaian pengadaan tanah merupakan tahapan penting yang harus dipenuhi sebelum proyek memasuki tahap pembangunan fisik.
Pemerintah pun akan terus mempercepat proses tersebut agar rencana pembangunan flyover yang menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan di kawasan Simpang Panam dapat segera terealisasi.
"Tahun depan, kami lanjutkan pembebasan lahannya. Kalau tanah belum bebas, mau bagaimana?" tutup SF Hariyanto.
