www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
Proyek Tol Lingkar Pekanbaru Gunakan Material Galian C Sesuai Regulasi
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


Pendidikan Gratis Perlu Diperkuat dengan Perda
Kamis, 12 Maret 2020 - 22:21:04 WIB

PEKANBARU - Kebijakan  Pendidikan Gratis yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Riau dan mulai diterapkan tahun ini, perlu diperkuat dengan Peraturan Daerah. Tidak cukup hanya Peraturan Gubernur tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Demikian diantara rekomendasi yang dihasilkan  Rapat Koordinasi Dewan Pendidikan Riau dengan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota se-Riau, 10-12 Maret 2020.  


''Kita mendesak Pemerintah Provinsi Riau untuk menerbitkan Perda untuk memperkuat kebijakan itu,'' ujar Fendri Jaswir, anggota Dewan Pendidikan Riau kepada wartawan di Pekanbaru, Kamis (12/3/2020).

Dikatakan, saat ini Pemprov Riau telah menerbitkan Peraturan Gubernur tentang BOSDA sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pendidikan Gratis. Dasarnya adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

''Perda tentang penyelenggaraan pendidikan memang sudah ada, namun perlu ditunjang dengan Perda Pendidikan Gratis. Setelah itu baru diperkuat dengan Pergub yang mengatur soal teknisnya,'' kata mantan Ketua Komisi Bidang Pendidikan DPRD Riau itu.

Menurut Fendri, Rakor Dewan Pendidikan menyimpulkan Pendidikan Gratis perlu didukung semua pihak mengingat kebijakan tersebut dapat meringankan beban orangtua dalam pembiayaan pendidikan putra dan putrinya.

Pendidikan Gratis juga dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA dan SMK yang sekarang masih berada pada posisi 78 persen, atau dengan kata lain mengurangi angka putus sekolah.

Selain itu, pendidikan gratis juga dapat meningkatkan Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau yang masih 7,24 dan menuntaskan Wajib Belajar 9 tahun dan menuju Wajib Belajar 12 tahun. Secara tidak langsung Pendidikan Gratis akan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan  (8 standar nasional pendidikan) di Provinsi Riau.

Rakor juga mendorong dilakukannya kajian akademis untuk mengetahui besarnya kebutuhan biaya operasional sekolah untuk SMA/SMK/SLB, sehingga besarnya BOSDA lebih proporsional. Saat ini BOSDA Riau Rp 1,6 juta per siswa per tahun atau Rp 3 juta setelah ditambah BOSNAS.

''Meminta Kepala Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan kepada Kepala Sekolah agar penggunaan dana BOS dan BOSDA dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel,'' kata Fendri membacakan rekomendasi.

Namun demikian, Kebijakan Pendidikan Gratis tidak menutup peluang peran serta masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. ''Masyarakat baik swasta, pribadi maupun lembaga, diminta berpartisipasi di pendidikan dalam bentuk bantuan dan sumbangan,'' ujarnya.

Rakor Dewan Pendidikan juga mendesak Gubernur Riau untuk membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah dengan melibatkan unsur pengawas sekolah/madrasah dan Dewan Pendidikan sesuai dengan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah

Rakor juga meminta Pemerintah Daerah segera menindaklanjuti kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar terutama berkaitan dengan penataan penyelenggaraan ujian yang dilaksanakan Satuan Pendidikan (USBN) dan Ujian Nasional (Permendikbud No. 43 Tahun 2019), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (SE Mendikbud No. 14 Tahun 2019), dan penerimaan peserta didik baru (Permendikbud No. 44 Tahun 2019).

Dewan Pendidikan juga mendesak Gubernur Riau untuk menginstruksikan kepada Bupati dan Walikota segera membentuk dan melantik Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Disampung itu, meminta Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau untuk mendukung sarana prasarana dan biaya operasional Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota.

Saat ini belum semua kabupaten/kota di Riau memiliki Dewan Pendidikan. Dari 12 Kabupaten/Kota di Riau, baru terbentuk enam Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota yakni  Pekanbaru, Bengkalis, Kampar, Rokan Hulu, Kuantan Singingi dan Indragiri Hilir. Sedangkan tiga kabupaten lain yakni Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti dan Pelalawan, kepengurusannya sudah lama berakhir (SK sudah berakhir). Sementara Kabupaten Siak, Rokan Hilir dan Kota Dumai sampai sekarang belum terbentuk. (rilis)
   


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
HKI Pastikan Proyek Tol Lingkar Pekanbaru menggunakan material galian C yang berizin (foto/int)Proyek Tol Lingkar Pekanbaru Gunakan Material Galian C Sesuai Regulasi
Dua orang tersangka pengedar yang diamankan polisi (foto/yendra)Nekat Transaksi Sabu di Halaman Hotel, 2 Pengedar Disikat Polres Inhil
Walikota Agung Nugroho dukung Latihan Pestapora 2025 di Pekanbaru (foto/dini)Latihan Pestapora 2025 Siap Guncang Pekanbaru, Wako: Momen Majukan Ekraf dan Budaya Lokal
ist.Harmoni dengan Alam, Cara PHR Jaga Keberagaman Hayati
Ilustrasi Riau terpantau delapan hotspot sore ini (foto/int)13 Titik Panas Terpantau di Sumatera, Riau Dominasi dengan 8 Hotspot
  Bupati Zukri lakukan Sidak ke sejumlah OPD Pemkab Pelalawan (foto/zukri)Pastikan Disiplin dan Pelayanan Optimal, Bupati Zukri Sidak ke Sejumlah OPD
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau M Edy Afrizal (foto/int)BPBD Riau Pastikan Hotspot yang Terdeteksi Satelit Bukan Karhutla
Ilustrasi Jemaah Calon Haji Riau semua sudah berada di Makkah (foto/Kemenag RI)Berjalan Lancar Tanpa Hambatan, Seluruh Jemaah Haji Riau Sudah Berada di Makkah
Astra Agro Lestari menggelar edukasi lingkungan dan kesiapsiagaan bencana untuk pelajar SMK di Tabalong (foto/int)Astra Agro Lestari Gelar Edukasi Lingkungan dan Kesiapsiagaan Bencana untuk Pelajar
Afni Z dan Syamsurizal .Afni Z–Syamsurizal Siap Dilantik Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Siak 2025–2030, Prosesi Sarat Nuansa Budaya Melayu
Komentar Anda :

 
 
 
Potret Lensa
Konsolidasi Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Pengendalian Kebakaran Hutan di Riau dan Sumbar
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2025 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved