PEKANBARU - Jelang Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golongan Karya (Golkar) Riau yang seharusnya dilaksanakan hari ini, Minggu (19/10/2025), mendadak batal digelar.
Itu disebabkan turun Surat Keputusan DPP Golkar yang ditandatangani Ketum Bahlil yang meminta Musda ditunda.
Hal tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik. Apalagi SF Hariyanto yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Riau ternyata mengambil formulir. Tim SF mengambil formulir pendaftaran di detik detik penutupan pendaftaran bakal calon Ketua Golkar Riau pada Sabtu kemarin (18/10/2025).
Menurut Pengamat Politik Riau Agung Wicaksono PhD, fenomena ini menjadi bentuk teori partai politik. Di mana, menempatkan keputusan struktur pusat sebagai bentuk kendali dan disiplin organisasi.
"Kalau kita lihat dari kacamata politik organisasi, penundaan Musda Golkar Riau sepenuhnya merupakan kewenangan DPP. Dalam teori partai politik, struktur partai yang bersifat hierarkis menempatkan keputusan pusat sebagai bentuk kendali dan disiplin organisasi," kata Agung Wicaksono PhD, Minggu (19/10/2025).
"Jadi, wajar jika panitia di daerah harus mengikuti arahan DPP, karena ini bagian dari mekanisme menjaga keseragaman arah partai secara nasional," tambahnya.
Dikatakan Agung, dari sisi politik, penundaan ini menjadi rasionalitas DPP agar proses berjalan kondusif dan menjaga agar hasil Musda nanti mencerminkan konsolidasi, bukan fragmentasi kekuatan.
"Biasanya, keputusan seperti ini diambil untuk meredam potensi ketegangan, memastikan prosesnya berjalan kondusif dan menjaga agar hasil Musda nanti mencerminkan konsolidasi bukan fragmentasi kekuatan. Ini sejalan dengan teori konsolidasi partai, di mana, elite pusat berperan menyeimbangkan dinamika di daerah," katanya.
Mengenai spekulasi dan riak politik yang terjadi, Agung menyebutkan ink tersebut menjadi hal wajar. Dikarenakan, momentum suksesi partai besar pasti menimbulkan tafsir dan mamuver.
"Sangat wajar. Setiap momentum suksesi dalam partai besar pasti menimbulkan tafsir dan manuver. Yang terpenting, seluruh kader dan panitia bisa menjaga proses ini tetap damai dan demokratis, karena pada akhirnya, Musda adalah forum untuk memperkuat kebersamaan dan arah strategis partai ke depan," pungkasnya.
Untuk diketahui, bersamaan dengan keluarnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengenai penundaan jadwal Musyawarah Daerah (Musda) IX Golkar Riau, Tim Steering Commite (SC) menyatakan proses pendaftaran Musda dihentikan.
"Sehubungan dengan turunnya SK terbaru dari DPP, kami nyatakan pendaftaran Musda dihentikan, tidak sampai proses verifikasi. Namun SC akan tetap melaporkan terkait pendaftaran ke DPD I," Ketua Steering Committee (SC) Pendaftaran Calon Ketua DPD I Golkar Riau, Ikhsan.
Di mana, hingga Sabtu, 18 Oktober 2025 sudah enam kandidat yang mengambil formulir pendaftaran.
"Sudah enam orang. Di antaranya Ridwan, Afrizal Sintong, Karmila Sari, Yulisman, Helmi Yazid dan SF Hariyanto," kata Ikhsan.