PEKANBARU - Di tengah kritik yang dialamatkan kepada Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni (RJA), jajaran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Riau menyampaikan pembelaan. Sekretaris DPW PSI Riau, Juandy Hutauruk, menilai serangan terhadap Menteri Raja Juli tidak berdasar dan terlalu politis.

Raja Juli Antoni, yang juga Sekjen PSI sekaligus putra daerah asal Kuantan Singingi, kembali menjadi sorotan setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI terkait isu deforestasi dan banjir di sejumlah wilayah Sumatera. Dalam forum tersebut, beberapa anggota dewan mendesaknya mundur dari jabatan menteri.

Juandy Hutauruk menegaskan bahwa selama masa kepemimpinan Raja Juli, tidak pernah ada kebijakan yang dikeluarkan terkait izin pelepasan kawasan hutan atau izin pertambangan yang dapat memicu kerusakan lingkungan. Ia menyebut, Menteri Kehutanan konsisten menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat reboisasi dan pemulihan hutan.

“Secara jelas dan konkret, Menhut RJA menyampaikan dalam RDP bahwa beliau tidak mengeluarkan IPPKH ataupun izin tambang. Fokusnya adalah program penanaman pohon kembali, evaluasi kawasan bencana, serta penyelidikan bersama Polri untuk mengungkap penyebab bencana,” ujar Juandy.

Ia juga menilai desakan sejumlah anggota DPR agar Raja Juli mundur hanyalah langkah tendensius tanpa dasar kuat. Menurutnya, Menteri Raja Juli justru telah melakukan banyak langkah pemulihan, mulai dari reforestasi, penetapan hutan adat, hingga pengembangan hutan karbon.

Juandy memandang bahwa sikap sebagian anggota DPR tersebut menunjukkan kecenderungan mencari kambing hitam, bukan berfokus pada penyelesaian masalah lingkungan secara substansial. Ia menilai hal itu tidak mencerminkan perilaku lembaga legislatif yang semestinya turut bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan kehutanan.