PELALAWAN - Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Riau dinilai berpotensi menimbulkan persoalan ekonomi baru jika tidak disertai langkah perlindungan terhadap pekerja dan masyarakat.
Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PD HIMA PERSIS) Kabupaten Pelalawan mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kebijakan tersebut secara menyeluruh, terutama menyangkut dampak sosial, ketenagakerjaan, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan industri kehutanan.
Ketua Umum PD HIMA PERSIS Pelalawan, Agung Prayoga, mengatakan penegakan hukum terhadap pelanggaran kehutanan dan lingkungan harus tetap dilakukan.
Namun, pemerintah juga berkewajiban memastikan kebijakan pencabutan izin tidak mengorbankan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas industri tersebut.
"Jangan sampai persoalan lingkungan diselesaikan dengan melahirkan persoalan kemanusiaan yang baru. Negara tidak boleh hanya hadir sebagai pemberi sanksi, tetapi juga harus hadir sebagai pelindung rakyat," tegas Agung.
Menurut dia, dampak kebijakan tersebut tidak hanya berpotensi dirasakan pekerja perusahaan, tetapi juga kontraktor, pemasok bahan kebutuhan industri, pelaku UMKM, penyedia transportasi, hingga masyarakat lokal.
Berdasarkan informasi yang disampaikan perusahaan, aktivitas PT RAPP diperkirakan menopang sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau.
Sementara itu, RAPP bersama Grup APRIL menyatakan mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja.
PD HIMA PERSIS menilai angka tersebut perlu dijelaskan secara terperinci, terutama mengenai jumlah pekerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, serta pihak yang benar-benar berpotensi kehilangan sumber penghasilan akibat pencabutan izin.
Temuan Pelanggaran Harus Diikuti Keterbukaan Pemerintah
Pencabutan PBPH PT RAPP diumumkan pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Kebijakan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Dalam penjelasan pemerintah, sejumlah persoalan menjadi dasar pencabutan izin, di antaranya kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.
Agung menegaskan, seluruh temuan tersebut harus diproses berdasarkan ketentuan hukum.
Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, termasuk melaksanakan kewajiban pemulihan lingkungan.
Namun, pemerintah juga perlu membuka hasil kajian dan dasar pengambilan keputusan kepada publik agar masyarakat memahami konsekuensi kebijakan tersebut.
"Jika izin dicabut, pemerintah wajib menjelaskan bagaimana nasib pekerja, bagaimana keberlangsungan ekonomi masyarakat, dan apa langkah konkret untuk melindungi mereka," ujarnya.
Pelalawan dan Teluk Meranti Berpotensi Ikut Terdampak
PD HIMA PERSIS Pelalawan secara khusus meminta pemerintah memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Pelalawan, termasuk Kecamatan Teluk Meranti.
Wilayah tersebut dinilai perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan lanjutan karena masyarakat lokal memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan lingkungan sekaligus stabilitas ekonomi daerah.
Agung mengingatkan, perubahan kebijakan pengelolaan kawasan hutan tidak boleh membuat masyarakat setempat kehilangan kepastian penghidupan.
"Pelalawan tidak boleh hanya menjadi wilayah penghasil kekayaan alam, sementara masyarakatnya terus dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi," katanya.
"Kami ingin lingkungan tetap terjaga, tetapi masyarakat juga harus mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk hidup sejahtera," sambungnya.
Menurutnya, perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Pemerintah harus mampu memastikan keduanya berjalan beriringan.
Tujuh Tuntutan HIMA PERSIS kepada Pemerintah
Atas persoalan pencabutan PBPH PT RAPP, PD HIMA PERSIS Pelalawan menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah pusat dan pihak terkait.
Pertama, meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi secara menyeluruh pencabutan izin dengan mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Kedua, mendesak pemerintah membuka dasar keputusan serta hasil kajian pencabutan izin kepada publik.
Ketiga, meminta jaminan perlindungan hak pekerja dan kepastian terhadap tenaga kerja yang berpotensi terdampak.
Keempat, meminta perhatian khusus bagi masyarakat lokal, terutama di Kabupaten Pelalawan dan Kecamatan Teluk Meranti.
Kelima, mendesak penyusunan langkah mitigasi ekonomi bagi kontraktor, pemasok, UMKM, dan sektor usaha yang memiliki keterkaitan dengan industri kehutanan.
Keenam, meminta penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelanggaran kehutanan dan lingkungan, termasuk kewajiban pemulihan kawasan.
Ketujuh, mendorong dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, pekerja, mahasiswa, dan masyarakat untuk mencari penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.
Agung menegaskan, kritik organisasinya bukan bentuk pembelaan terhadap korporasi, melainkan dorongan agar kebijakan negara tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.
"Pemerintah tidak boleh hanya mengukur keberhasilan kebijakan dari seberapa luas kawasan hutan yang berhasil ditertibkan," sebutnya.
"Lebih dari itu, harus ada jaminan bahwa lingkungan benar-benar dipulihkan, hak-hak pekerja terpenuhi, dan masyarakat tidak kehilangan sumber penghidupannya," tutupnya.