www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
Tak Cuma LKS, Pemko Pekanbaru Siapkan Seragam, Tas dan Alat Tulis Gratis
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


Prabowo Diminta Evaluasi Pencabutan Izin RAPP, HIMA PERSIS Khawatir Nasib Pekerja dan Ekonomi Riau Terguncang
Sabtu, 21 November 2026 - 18:53:09 WIB
Ketua Umum PD HIMA PERSIS Pelalawan, Agung Prayoga.(foto: andi/halloriau.com)
Ketua Umum PD HIMA PERSIS Pelalawan, Agung Prayoga.(foto: andi/halloriau.com)

PELALAWAN - Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Riau dinilai berpotensi menimbulkan persoalan ekonomi baru jika tidak disertai langkah perlindungan terhadap pekerja dan masyarakat.

Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PD HIMA PERSIS) Kabupaten Pelalawan mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kebijakan tersebut secara menyeluruh, terutama menyangkut dampak sosial, ketenagakerjaan, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan industri kehutanan.

Ketua Umum PD HIMA PERSIS Pelalawan, Agung Prayoga, mengatakan penegakan hukum terhadap pelanggaran kehutanan dan lingkungan harus tetap dilakukan.

Namun, pemerintah juga berkewajiban memastikan kebijakan pencabutan izin tidak mengorbankan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas industri tersebut.

"Jangan sampai persoalan lingkungan diselesaikan dengan melahirkan persoalan kemanusiaan yang baru. Negara tidak boleh hanya hadir sebagai pemberi sanksi, tetapi juga harus hadir sebagai pelindung rakyat," tegas Agung.

Menurut dia, dampak kebijakan tersebut tidak hanya berpotensi dirasakan pekerja perusahaan, tetapi juga kontraktor, pemasok bahan kebutuhan industri, pelaku UMKM, penyedia transportasi, hingga masyarakat lokal.

Berdasarkan informasi yang disampaikan perusahaan, aktivitas PT RAPP diperkirakan menopang sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau.

Sementara itu, RAPP bersama Grup APRIL menyatakan mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja.

PD HIMA PERSIS menilai angka tersebut perlu dijelaskan secara terperinci, terutama mengenai jumlah pekerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, serta pihak yang benar-benar berpotensi kehilangan sumber penghasilan akibat pencabutan izin.

Temuan Pelanggaran Harus Diikuti Keterbukaan Pemerintah

Pencabutan PBPH PT RAPP diumumkan pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Kebijakan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Dalam penjelasan pemerintah, sejumlah persoalan menjadi dasar pencabutan izin, di antaranya kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.

Agung menegaskan, seluruh temuan tersebut harus diproses berdasarkan ketentuan hukum.

Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, termasuk melaksanakan kewajiban pemulihan lingkungan.

Namun, pemerintah juga perlu membuka hasil kajian dan dasar pengambilan keputusan kepada publik agar masyarakat memahami konsekuensi kebijakan tersebut.

"Jika izin dicabut, pemerintah wajib menjelaskan bagaimana nasib pekerja, bagaimana keberlangsungan ekonomi masyarakat, dan apa langkah konkret untuk melindungi mereka," ujarnya.

Pelalawan dan Teluk Meranti Berpotensi Ikut Terdampak

PD HIMA PERSIS Pelalawan secara khusus meminta pemerintah memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Pelalawan, termasuk Kecamatan Teluk Meranti.

Wilayah tersebut dinilai perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan lanjutan karena masyarakat lokal memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan lingkungan sekaligus stabilitas ekonomi daerah.

Agung mengingatkan, perubahan kebijakan pengelolaan kawasan hutan tidak boleh membuat masyarakat setempat kehilangan kepastian penghidupan.

"Pelalawan tidak boleh hanya menjadi wilayah penghasil kekayaan alam, sementara masyarakatnya terus dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi," katanya.

"Kami ingin lingkungan tetap terjaga, tetapi masyarakat juga harus mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk hidup sejahtera," sambungnya.

Menurutnya, perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Pemerintah harus mampu memastikan keduanya berjalan beriringan.

Tujuh Tuntutan HIMA PERSIS kepada Pemerintah

Atas persoalan pencabutan PBPH PT RAPP, PD HIMA PERSIS Pelalawan menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah pusat dan pihak terkait.

Pertama, meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi secara menyeluruh pencabutan izin dengan mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Kedua, mendesak pemerintah membuka dasar keputusan serta hasil kajian pencabutan izin kepada publik.

Ketiga, meminta jaminan perlindungan hak pekerja dan kepastian terhadap tenaga kerja yang berpotensi terdampak.

Keempat, meminta perhatian khusus bagi masyarakat lokal, terutama di Kabupaten Pelalawan dan Kecamatan Teluk Meranti.

Kelima, mendesak penyusunan langkah mitigasi ekonomi bagi kontraktor, pemasok, UMKM, dan sektor usaha yang memiliki keterkaitan dengan industri kehutanan.

Keenam, meminta penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelanggaran kehutanan dan lingkungan, termasuk kewajiban pemulihan kawasan.

Ketujuh, mendorong dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, pekerja, mahasiswa, dan masyarakat untuk mencari penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

Agung menegaskan, kritik organisasinya bukan bentuk pembelaan terhadap korporasi, melainkan dorongan agar kebijakan negara tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.

"Pemerintah tidak boleh hanya mengukur keberhasilan kebijakan dari seberapa luas kawasan hutan yang berhasil ditertibkan," sebutnya.

"Lebih dari itu, harus ada jaminan bahwa lingkungan benar-benar dipulihkan, hak-hak pekerja terpenuhi, dan masyarakat tidak kehilangan sumber penghidupannya," tutupnya.

Penulis: Andi Indrayanto
Editor: Barkah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho.(foto: int)Tak Cuma LKS, Pemko Pekanbaru Siapkan Seragam, Tas dan Alat Tulis Gratis
Ekonom Senior Unri, Dr Dahlan Tampubolon SE MSi.(foto: int)Pemerintah Prabowo Cabut Izin RAPP, Ekonom Unri Ingatkan Ancaman bagi 50 Ribu Warga Pangkalan Kerinci
Ketua Umum PD HIMA PERSIS Pelalawan, Agung Prayoga.(foto: andi/halloriau.com)Prabowo Diminta Evaluasi Pencabutan Izin RAPP, HIMA PERSIS Khawatir Nasib Pekerja dan Ekonomi Riau Terguncang
Pawai MTQ ke-55 Inhu libatkan kafilah dari 14 Kecamatan.(foto: istimewa)MTQ ke-55 Inhu Dimulai, 14 Kafilah Meriahkan Pawai Ta’aruf di Rengat Barat
Pengurus PWI Rohil periode 2026–2029 dilantik 3 Desember (foto/afrizal)Dilantik 3 Desember! Ini Formasi Pengurus PWI Rohil Periode 2026–2029
  Anggota DPRD Riau, Abdullah.Izin RAPP Dicabut Pemerintah Pusat, DPRD Riau Ingatkan Potensi Dampak Berantai
Harga cabai melonjak, Pemko Pekanbaru siapkan operasi pasar.(ilustrasi/gemini AI/halloriau.com)Cabai Merah di Pekanbaru Tembus Rp100 Ribu, Pemko Siapkan Operasi Pasar
Sebaran titik panas di Sumatera dan Riau sore ini.(infografis/halloriau.com)6 Hotspot Terdeteksi di Riau Sore Ini, Pelalawan Sumbang Titik Panas Terbanyak
Waduk PLTA Koto Panjang.(foto: mcr)Dua Pintu Pelimpah PLTA Koto Panjang Dibuka, Ini Kondisi Debit Air Waduk
Ilustrasi PSPS Pekanbaru tantang Persiraja malam ini (foto/IG PSPS)Duel Persiraja vs PSPS Pekanbaru Malam Ini, Misi Askar Bertuah Pertahankan Puncak Klasemen
Komentar Anda :

 
 
 
Potret Lensa
Pengumuman dan Penyerahan Penghargaan LKJ Raja Ali Kelana 2026
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2026 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved