PEKANBARU – Bupati Rokan Hilir (Rohil), Bistamam, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung eksistensi Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) dengan menghadiri prosesi pengukuhan pengurus forum tersebut di Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (30/7/2025). 

Kehadiran Bistamam menjadi simbol dukungan terhadap FKPMR sebagai garda terdepan perjuangan marwah Melayu Riau.

Ketua Majelis Pemuka Masyarakat Riau, Chaidir, dalam orasinya menekankan pentingnya kontribusi intelektual dan moral dari para tokoh Melayu untuk menjaga keberlanjutan identitas budaya. 

Ia mengingatkan realitas demografis Riau yang multietnis, di mana etnis Melayu hanya berjumlah 34 persen dari total populasi.

"Kita harus meninggalkan warisan nilai kepada generasi penerus. Jika para pemuka masyarakat Melayu memilih diam dan tidak menyumbangkan pemikiran strategisnya untuk masa depan anak cucu, maka bersiaplah budaya Melayu hanya akan menjadi bagian dari catatan sejarah," tegas Chaidir. 

Ia menambahkan bahwa FKPMR, sebagai forum aspirasi moral dan sosial, memikul tanggung jawab besar dalam merumuskan kebijakan inklusif yang berakar pada kearifan lokal.

Chaidir juga mengajak Bupati Bistamam untuk membuka ruang diskusi yang lebih intensif dengan masyarakat Melayu di Rokan Hilir, guna merumuskan langkah-langkah afirmatif bagi penguatan eksistensi etnis Melayu di wilayah pesisir yang merupakan episentrum peradaban Melayu di Sumatera.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Kehormatan FKPMR, Saleh Djasit, menyampaikan kilas balik perjuangan bersama tokoh pejuang Riau Merdeka, almarhum Tabrani Rab. 

Ia menegaskan bahwa gagasan Riau Merdeka bukanlah pemberontakan, melainkan perjuangan konstitusional demi otonomi dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya.

"Ketika saya menjabat sebagai Gubernur Riau di era reformasi, seluruh aspirasi rakyat saya perjuangkan dengan kerangka hukum yang sah. Kita ingin pusat hadir, bukan hanya mengatur, tetapi juga berbagi secara adil melalui skema bagi hasil, terutama dari sektor migas," ujar Saleh Djasit.

Dukungan terhadap revitalisasi FKPMR juga datang dari tokoh-tokoh senior seperti Azlaini Agus dan Mukhtar Akhmad, yang diminta duduk dalam Dewan Pakar. 

Saleh Djasit menyebut keberhasilan perjuangan pengambilalihan Blok CPP dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai salah satu buah dari konsistensi gerakan ini. 

Ia menegaskan pentingnya FKPMR sebagai kanal aspirasi masyarakat Riau yang selama ini terpinggirkan oleh sistem sentralistik.

Pengukuhan yang diikuti oleh hampir 200 tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang ini diyakini akan memperkuat posisi FKPMR sebagai aktor strategis dalam memperjuangkan kepentingan lokal, baik pada tataran kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Secara historis, FKPMR lahir pada 21 Juni 1998 sebagai respons atas marginalisasi struktural yang dialami masyarakat Riau. Forum ini berkembang menjadi simpul perjuangan moral dan politik para akademisi, adat, dan profesional Riau yang mendambakan keadilan distributif serta pengakuan identitas budaya. 

Kongres Rakyat Riau (KRR) tahun 2000 menjadi tonggak penting dalam artikulasi politik masyarakat Riau, dengan wacana federalisme dan kemandirian daerah sebagai respons atas ketimpangan relasi pusat-daerah.

Pasca wafatnya Ketua Umum Abbas Djamil pada 2015, FKPMR sempat vakum. Namun, Mubes II tahun 2019 menjadi titik balik kebangkitan organisasi ini di bawah kepemimpinan Chaidir, dengan pembentukan struktur kelembagaan yang lebih terorganisir.

Kini, FKPMR menjelma sebagai forum yang menyuarakan aspirasi masyarakat akar rumput, dari isu lingkungan, kabut asap, hingga ketimpangan agraria. Dengan nilai dasar moralitas dan keberpihakan pada rakyat, FKPMR menjadi jangkar etis dalam arus liberalisasi dan globalisasi.

Hadir dalam acara pengukuhan tersebut sejumlah tokoh penting dari unsur Forkopimda dan elite strategis lainnya, antara lain Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Komandan Korem, Kapolda Riau, Komandan Wirabima 031, Danlanal Dumai, anggota DPR RI Munif, Ketua LAM Riau, Ketua Perhimpunan Resma Indragiri, serta para bupati dan walikota se-Provinsi Riau, ketua organisasi kemasyarakatan, dan para tokoh masyarakat lintas generasi. (Rilis)

Penulis: Afrizal
Editor: M Iqbal