JAKARTA – Bupati Rokan Hilir (Rohil), H Bistamam melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. Agenda ini difokuskan pada percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2025 serta penyelesaian dana tunda salur yang selama ini menjadi kendala fiskal daerah.  

Kunjungan tersebut dinilai strategis karena menyangkut kelancaran pembangunan dan stabilitas keuangan daerah. Dengan adanya percepatan penyaluran DBH, pemerintah daerah berharap dapat segera menuntaskan berbagai program pembangunan yang sempat tertunda.  

Dalam kesempatan itu, Bupati Bistamam didampingi Anggota Komisi X DPR RI, Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M. Kehadiran legislator pusat ini memperkuat posisi Pemkab Rohil dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat.  

Selain itu, sejumlah pejabat eselon turut hadir mendampingi, di antaranya Plt. Kepala BPKAD Sarman Syahroni, Kepala Dinas PUTR Khoirul Fahmi, Kadis Perkim Aulia Putra, Kepala Bapperida Benny Martedi, serta Kepala Dinas Kominfotiks Mursal. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan Pemkab Rohil dalam mengawal isu keuangan daerah.  

Rombongan Pemkab Rohil disambut hangat oleh Direktur Dana Transfer Umum DJPK Kemenkeu, Sandy Firdaus. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keterbukaan dan komitmen untuk mencari solusi terbaik bagi daerah.  

Dalam forum tersebut, Bupati H. Bistamam menyampaikan aspirasi utama terkait kondisi keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa Kabupaten Rokan Hilir sangat membutuhkan pencairan dana tunda salur DBH sebesar Rp520 miliar.  

Menurutnya, dana tersebut sangat krusial untuk menyelesaikan kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga. Selain itu, pencairan dana akan mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang sempat tertunda akibat keterbatasan anggaran.  

"Kami sangat berharap agar dana tunda salur sebesar Rp520 miliar ini dapat segera dicairkan. Hal ini penting agar Kabupaten Rokan Hilir bisa melanjutkan pembangunan tanpa hambatan," ujar Bupati H. Bistamam.  

Plt. Kepala BPKAD Rohil, Sarman Syahroni, menambahkan bahwa percepatan penyaluran DBH akan menjadi stimulus penting bagi roda ekonomi daerah. Ia menekankan bahwa kekurangan penyaluran di periode sebelumnya harus segera ditutupi melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat.  

Menanggapi itu, pihak DJPK menyatakan menyambut baik langkah proaktif Pemkab Rohil. Mereka berkomitmen menindaklanjuti usulan tersebut dan akan menyampaikan laporan langsung kepada Menteri Keuangan untuk dikaji sesuai regulasi yang berlaku.  

Kunjungan ini diharapkan menjadi titik terang bagi penyelesaian kendala anggaran di Rokan Hilir. Dengan adanya kepastian penyaluran DBH, program-program strategis yang menyentuh kepentingan masyarakat dapat berjalan lancar di tahun 2025.

Langkah Bupati H. Bistamam ini sekaligus menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Harapannya, percepatan penyaluran DBH dapat menjadi energi baru bagi pembangunan Rokan Hilir ke depan.