SIAK – Pemerintah Kabupaten Siak mulai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 dengan membentuk tim transisi yang terdiri dari akademisi, mantan birokrat, dan pejabat senior. Rapat perdana tim ini digelar selama dua hari, Rabu dan Kamis (21–22 Mei 2025), di Kantor Bapperida Siak.

Tim transisi ini merupakan langkah awal pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bupati terpilih, Dr. Afni Z, yang segera dilantik dalam waktu dekat. Dalam arahannya, Afni langsung menyoroti tantangan berat yang akan dihadapi, yakni tumpukan beban keuangan daerah.

“Totalnya sekitar Rp331 miliar lebih. Itu baru tunda bayar. Belum termasuk utang lain,” ujar Afni dalam catatan yang dibacakan oleh Wakil Bupati terpilih, Syamsurizal, pada hari kedua rapat.

Afni memang tidak hadir secara langsung pada Kamis, namun ia mengirimkan arahan tertulis yang dibawa Syamsurizal dalam sebuah map coklat. Catatan tangan itu tidak hanya berisi daftar tugas tim transisi, tetapi juga poin-poin strategis sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintahan ke depan.

Tegas Soal Utang dan Penghentian Lelang Proyek Non-Urgent
Dalam rapat hari pertama, Rabu (21/5), Afni hadir untuk mendengarkan laporan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Plt Sekda Siak, Fauzi Asni. Laporan itu menyoroti kondisi fiskal daerah yang tengah defisit, tunda bayar menumpuk, serta masih lemahnya transparansi belanja publik.

Afni pun menyampaikan sikap tegas: menghentikan seluruh lelang proyek yang tidak mendesak.

“Jika tidak terlalu mendesak, sebaiknya ditunda dulu lelangnya. Prioritaskan bayar utang,” tegasnya.

Menurut Afni, ini bukan sekadar kebijakan sementara, tetapi penegakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi dan belanja produktif.

Ia juga mengingatkan seluruh OPD untuk mematuhi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang mewajibkan kepastian pendapatan sebelum proyek dilelang.

“Jangan lelang berbasis utang. Itu hanya akan menambah beban fiskal dan memperburuk kondisi masyarakat,” katanya.

Komitmen Jalankan Program Prioritas: Seragam Gratis dan Ekonomi Mikro
Meski fokus pada penataan keuangan daerah, Afni menegaskan komitmennya terhadap program-program prioritas. Ia meminta agar program seragam sekolah gratis dimasukkan dalam perubahan APBD, dan ditargetkan dapat mulai berjalan pada tahun ajaran baru.

Tak kalah penting, Afni menekankan pentingnya pembayaran gaji ASN dan honorer tepat waktu.

“Gaji ASN dan honorer itu berputar di pasar, warung, usaha kecil. Jika terlambat, ekonomi rakyat kecil ikut terganggu,” ujarnya.

Reformasi Pertanahan: Menuju Peta Digital dan Pengakuan Hak Adat
Di sektor pertanahan, Afni mengusung agenda ambisius: menyusun peta penguasaan lahan dan kawasan hutan secara menyeluruh. Ia menyebut ini sebagai langkah awal menyelesaikan berbagai persoalan agraria dan pengakuan hak tanah adat yang telah lama tertunda.

Untuk mewujudkan itu, ia mendorong penguatan anggaran pada Bagian Pertanahan, terutama untuk mendukung alat kerja dasar seperti GPS, dokumen legal, dan pemetaan digital.

“Masalah tanah dan hutan ini bukan kerja instan. Tapi kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi?” pungkasnya, seperti yang dilansir dari tribunnews.(*)

BERITA LAINNYA
Kemenag Riau Pusatkan Pemantauan Hilal Iduladha 2025 di Pantai Selat Baru Bengkalis Pemkab Siak Susun RPJMD 2025-2030, Bupati Terpilih Tegaskan Prioritas Atasi Utang dan Program Pro-Rakyat Percepat Penurunan Stunting, Pemkab Kuansing dan PT RAPP Latih Komunikasi Perubahan Perilaku Kepala Dinas Pendidikan Rohil Ditahan Terkait Korupsi Proyek SMP N 4 Panipahan Perkuat Posyandu di Riau, RAPP Dorong Penurunan Stunting di 5 Kabupaten		Telkomsel Hadirkan Layanan Roaming Haji 5G, Jamin Konektivitas Nyaman untuk Jemaah Indonesia Tarik Minat Ribuan Wajib Pajak, Pemutihan Pajak Riau Hasilkan Rp2,2 Miliar Tindak Lanjuti Arahan Gubernur, PUPR Riau Perbaiki Dua Ruas Jalan Provinsi di Inhu UIR Tingkatkan Kompetensi Promosi Digital, Pelatihan Digital Sync Bea Cukai Riau Musnahkan Mangga Ilegal Asal Malaysia Senilai Rp445 Juta di Dumai