SIAK— Direktur Utama PT Seraya Sumber Lestari (SSL), Samuel, menyebut seorang bernama Cimpo sebagai pihak yang menguasai sekitar 400 hektare lahan di wilayah Merempan Hulu, Kabupaten Siak, Riau. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat penyelesaian konflik lahan antara perusahaan dan warga Kampung Tumang serta Merempan Hulu, Kamis (12/6/2025).

Rapat yang digelar di Kantor Bupati Siak tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Siak Afni Z dan dihadiri unsur Forkopimda, DPRD Siak, perwakilan BPKH Wilayah Riau, serta para penghulu kampung terdampak konflik.

Dalam rapat yang berlangsung terbuka namun tegang itu, Samuel menegaskan bahwa pembabatan tanaman sawit yang menjadi pemicu protes warga dilakukan bukan di lahan milik masyarakat, melainkan lahan pribadi atas nama Cimpo.

“Itu bukan lahan warga. Itu milik pribadi, milik Cimpo. Dia menguasai sekitar 400 hektare dalam kawasan izin kami,” ucap Samuel.

“Siapa Cimpo, silakan cari tahu sendiri,” tambahnya.

Reaksi Bupati: Tak Ada Orang Perseorangan Berhak Kuasai 400 Hektare
Pernyataan itu langsung memicu tanggapan tegas dari Bupati Afni Z. Ia menolak klaim sepihak tersebut dan menyatakan tidak ada pihak pribadi yang bisa menguasai lahan seluas itu di wilayah konsesi maupun tanah negara.

“Siapa pun dia, Cimpo itu tidak bisa seenaknya menguasai lahan 400 hektare. Negara ini punya hukum. Kalau ada indikasi pelanggaran, saya minta Polres Siak segera tangkap Cimpo,” ujar Bupati Afni di hadapan forum.

Menurut Afni, keberadaan Cimpo menjadi titik kunci konflik lahan yang selama ini belum tuntas. Ia menilai, sosok tersebut justru memperkeruh situasi, apalagi tidak pernah hadir dalam rapat resmi maupun proses mediasi.

“Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena ulah satu atau dua orang yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Afni menekankan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan hukum. Pemerintah, kata dia, hadir sebagai penengah, namun juga siap bertindak tegas terhadap siapa pun yang terbukti melanggar.

“Kami tidak ingin konflik ini berlarut-larut. Pemerintah tidak berpihak, tetapi akan bersikap bila hukum dilanggar,” tutupnya, seperti yang dilansir dari tribunnews.(*)

BERITA LAINNYA
Berulang Kali Dirazia, Truk Bertonase Besar Masih Bandel Masuk Pekanbaru di Luar Jam Operasional RAPP Dampingi 53 SMP di Lima Kabupaten untuk Tingkatkan Mutu Pendidikan Dasar Wakili Bupati, Kalaksa BPBD Pelalawan Hadiri Penyerahan Penghargaan Desa Bebas Api Usai Demo AMMP, Jalan Protokol di Pekanbaru Dipenuhi Sampah Wabup Rohil Buka Bimtek Romantik, Dorong Akurasi Data Statistik OPD		Gunung Marapi Sumbar Meletus Disertai Dentuman Keras Malam Ini, Warga Panik Berhamburan Bongkar Dugaan Korupsi SPPD Fiktif Rp195 M, Eks Sekwan DPRD Riau M Calon Tersangka Massa Tuntut Dialog ke Pusat, Polres Pelalawan PAM Unjuk Rasa Damai AMMP di Pekanbaru Gubri dan Kapolda Hingga 2 Bupati Turun Tangan Redam Emosi Massa Penolak Relokasi TNTN Jadwal PMB SMA/SMK Negeri Riau 2025/2026, Pra-Pendaftaran Dimulai 21 Juni