PEKANBARU - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun 2026 dipastikan segera bisa dijalankan. Kepastian ini disampaikan setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pekanbaru menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) usai proses verifikasi oleh Gubernur Riau rampung.
Ketua DPRD Pekanbaru Isa Lahamid menyebutkan, saat ini tahapan yang tersisa hanya penyelesaian administrasi sebelum anggaran resmi dibelanjakan.
“Alhamdulillah, sudah selesai (verifikasi). Februari ini bisa dibelanjakan,” ujar Isa, Kamis (12/2/2026).
APBD Pekanbaru 2026 sebelumnya telah disahkan dalam rapat paripurna DPRD pada 17 Januari 2026 dengan total anggaran sebesar Rp3,049 triliun. Nilai tersebut turun sekitar Rp162 miliar dibandingkan APBD Murni Tahun 2025 yang mencapai Rp3,21 triliun.
Meski mengalami penurunan, Isa memastikan berbagai program prioritas tetap akan berjalan. Di antaranya perbaikan jalan, pembenahan drainase, beasiswa pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, serta sejumlah program strategis lainnya.
“Setelah rapat Banggar kemarin, kita dorong Pemko segera menuntaskan administrasinya sehingga bisa dimasukkan dalam lembaran daerah,” katanya.
Politisi PKS itu juga mengingatkan agar pemerintah kota tidak hanya fokus pada program daerah, tetapi juga menyelaraskan kebijakan dengan agenda nasional, termasuk Asta Cita Presiden Prabowo.
Menurutnya, dukungan terhadap Asta Cita menjadi bagian penting dari hasil evaluasi gubernur terhadap APBD Pekanbaru 2026.
Program Asta Cita mencakup penguatan sistem pertahanan dan keamanan, mendorong kemandirian melalui swasembada pangan, energi, dan air, serta pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Selain itu, program tersebut juga menitikberatkan pada penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, sains, teknologi, olahraga, dan kesetaraan gender.
Dengan rampungnya tahapan verifikasi, DPRD berharap APBD 2026 segera efektif dijalankan agar program pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak mengalami keterlambatan.
