PEKANBARU – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengalokasikan Rp100 miliar untuk penanganan banjir pada Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan tajam dari DPRD. Anggaran yang terlihat besar itu dinilai belum sebanding dengan kompleksitas persoalan banjir yang telah menumpuk selama bertahun-tahun.

Rois, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, menyebut besarnya anggaran bukan jaminan Kota Bertuah akan terbebas dari genangan. Menurutnya, banjir di Pekanbaru merupakan persoalan akumulatif yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan normalisasi parit secara musiman.

“Permasalahan banjir ini sudah terakumulasi sekian lama. Jadi walaupun anggarannya besar, tetap terlihat kecil karena masalahnya sangat banyak. Salah satunya sistem drainase yang belum berfungsi maksimal,” ujar Rois di Pekanbaru, Jumat (27/2).

Ia menilai Rp100 miliar baru menyentuh permukaan masalah. Akar persoalan, kata dia, terletak pada sistem drainase yang sejak lama tidak dikelola secara optimal dan kerap dibangun tanpa perencanaan matang.

Kritik juga diarahkan pada masterplan penanganan banjir milik Pemko. DPRD mendesak agar pemerintah tidak lagi terpaku pada konsep lama yang dinilai belum tentu relevan dengan kondisi kekinian, terutama setelah pesatnya alih fungsi lahan di berbagai kawasan kota.

“Kalau master plan masih efektif tentu dimaksimalkan, tetapi jika tidak, harus diperbarui sesuai kondisi kekinian,” tegasnya.

Menurut Rois, sejumlah persoalan teknis di lapangan memperparah situasi. Ia mencontohkan pembangunan drainase yang hanya mengikuti kontur jalan, bukan mengarah ke titik terendah. Akibatnya, air kerap tertahan dan meluap ke badan jalan saat hujan deras mengguyur.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap izin bangunan. Banyak saluran air di depan ruko yang ditutup permanen atau diubah konstruksinya tanpa pengawasan ketat maupun sanksi tegas dari pemerintah.

Sebagai solusi, Rois mendorong pembangunan kolam-kolam resapan di setiap kecamatan. Di tengah keterbatasan lahan perkotaan, ia mengusulkan konsep “pecah titik”, yakni membangun kolam skala kecil namun tersebar luas agar mampu menampung limpasan air secara lebih efektif.

“Air itu mencari tempat yang lebih rendah. Kalau drainase tidak dirancang dengan benar, air akan tertahan dan akhirnya meluap,” pungkasnya.