PEKANBARU - Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulkardi, mengaku menerima banyak aduan masyarakat terkait kualitas menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seperti diketahui MBG tetap berjalan selama bulan Ramadan ini.

Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyebut, keluhan paling banyak datang dari para orang tua murid. Mereka menilai menu yang diberikan kepada siswa belum memenuhi harapan, terutama dari sisi kecukupan gizi.

“Orang tua murid berharap anak-anak mereka mendapatkan asupan gizi yang layak dari program MBG. Tapi dari aduan yang masuk, jangankan berbicara soal gizi seimbang, untuk mencukupi kebutuhan nutrisi saja dirasa belum memadai,” ujar Zulkardi, Senin (2/3/2026).

Ia mencontohkan laporan dari daerah pemilihannya di kawasan Rumbai, Pekanbaru. Di salah satu sekolah dasar, menu yang dibagikan disebut hanya berupa pisang, telur, dan roti, bahkan untuk konsumsi selama tiga hari.

“Bayangkan saja, isinya pisang, telur dan roti untuk tiga hari. Ini sangat riskan jika berbicara soal pemenuhan gizi anak-anak. Program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo seharusnya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa,” tegasnya kepada halloriau.

Menurut Zulkardi, persoalan ini bukan sekadar kendala teknis di lapangan, melainkan menyangkut komitmen dan integritas pelaksana program. Ia mengingatkan agar orientasi pelaksanaan tidak bergeser menjadi sekadar mencari keuntungan.

“Kalau niatnya betul-betul mendukung program Presiden, tentu makanan yang diberikan sesuai standar dan harapan wali murid. Tapi kalau orientasinya mencari keuntungan, bisa hancur program MBG ini,” katanya.

Ia pun mendesak agar pengawasan diperketat. Pemerintah Kota Pekanbaru dan pihak terkait diminta rutin turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memastikan kualitas serta kuantitas makanan yang disalurkan kepada siswa TK, SD, SMP, SMA hingga SMK.

Selain itu, Zulkardi juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi di lapangan. Dari informasi yang beredar, ada menu yang jika dihitung dari satuan harga dinilai terlalu rendah.

“Kalau kita perhatikan dari satuan harganya, bahkan ada yang disebut hanya Rp3.000. Bayangkan saja, berapa yang dipotong dan diambil. Ini harus ada ketegasan dalam pengawasan. Jika ada indikasi korupsi, harus segera ditindak agar dapur-dapur lain tidak ikut bermain,” ujarnya.

Ia menegaskan, tanpa ketegasan aparat penegak hukum dan pengawas program, potensi penyimpangan akan terus terjadi dan merugikan anak-anak sebagai penerima manfaat utama.