PEKANBARU - Belakangan muncul berbagai keluhannya dari para wali murid terkait kualitas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan ke masing-masing sekolah di Kota Pekanbaru. Bahkan menu yang diberikan belum memenuhi harapan dari sisi kecukupan gizi.

Bahkan anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulkardi, mengaku menerima banyak aduan dari masyarakat terkait kualitas menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap disalurkan selama bulan suci Ramadan.

"Orang tua murid hari ini berharap anak-anak mereka mendapatkan asupan gizi yang layak dari program MBG. Tapi dari aduan yang masuk ke saya, jangankan berbicara soal gizi seimbang, untuk mencukupi kebutuhan nutrisi saja dirasa belum memadai," ujar Zulkardi, Selasa  (3/3/2026).

Ia mencontohkan salah satu laporan yang diterimanya dari daerah pemilihan nya (dapil) di kawasan Rumbai, Kota Pekanbaru. Ia menyebut, di salah satu sekolah dasar, menu yang dibagikan hanya berupa pisang, telur, dan roti, dan itu disalurkan untuk beberapa hari.

"Bayangkan saja, isinya pisang, telur dan roti, itu untuk tiga hari. Ini tentu sangat riskan jika berbicara soal pemenuhan gizi anak-anak. Program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo ini seharusnya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa," tegasnya.

Menurutnya, persoalan ini tidak semata-mata soal kendala teknis di lapangan, melainkan menyangkut komitmen dan integritas pihak pelaksana program. Ia menilai, jika orientasi pelaksana hanya pada keuntungan, maka tujuan utama program akan melenceng.

"Kalau niatnya betul-betul mendukung program Presiden, tentu makanan yang diberikan sesuai dengan standar dan harapan wali murid. Tapi kalau orientasinya mencari keuntungan, bisa hancur program MBG ini," katanya.

Zulkardi pun meminta agar pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di Pekanbaru diperketat. Ia mendorong agar tim pengawas rutin turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memastikan kualitas dan kuantitas makanan yang disalurkan.

"Pengawas harus rutin turun melihat langsung isi MBG itu. Apalagi sekarang sudah banyak terekspos di publik dan jadi perbincangan di media sosial. Pemerintah Kota Pekanbaru dan pihak terkait harus melihat langsung ke sekolah-sekolah, melihat apa yang diberikan oleh dapur MBG ini, kepada siswa TK, SD, SMP, SMA dan SMK," jelasnya.

Ia juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi di lapangan. Menurutnya, dari informasi yang beredar, ada menu yang jika dihitung dari satuan harganya dinilai terlalu rendah.

"Kalau kita perhatikan dari satuan harganya, bahkan ada yang disebut hanya Rp3.000. Bayangkan saja, berapa yang dipotong dan diambil. Ini harus ada ketegasan dalam pengawasan. Jika ada indikasi korupsi, harus segera ditindak agar dapur-dapur lain tidak ikut bermain," tegasnya.

Zulkardi menambahkan, tanpa ketegasan aparat penegak hukum dan pengawas program, potensi penyimpangan akan terus terjadi.

"Kalau tidak ada ketegasan terhadap nilai nominal yang sudah ditetapkan, semua bisa bermain, memotong dan mengirit anggaran yang seharusnya untuk anak-anak. Ini yang tidak kita inginkan," pungkasnya.