PEKANBARU - Kota Pekanbaru diperkirakan kembali menghadapi lonjakan pendatang baru setelah perayaan Idulfitri 2026. Fenomena urbanisasi tahunan ini dinilai berpotensi memicu berbagai persoalan sosial, termasuk meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis (gepeng), jika tidak diantisipasi dengan strategi yang matang.

Legislator di DPRD Pekanbaru mendesak Pemerintah Kota (Pemko) untuk segera menyiapkan langkah konkret melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Upaya ini dinilai penting guna menjaga stabilitas sosial, ekonomi, serta ketertiban umum di ibu kota Provinsi Riau tersebut.

Anggota DPRD Pekanbaru, Doni Saputra SH MH, menegaskan bahwa arus urbanisasi pasca-Lebaran merupakan fenomena yang terus berulang setiap tahun. Banyak masyarakat dari luar daerah datang dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih layak.

"Tapi sayangnya, banyak di antaranya datang tanpa skil dan koneksi yang mumpuni. Sehingga beberapa di antaranya terpaksa serabutan, dan sebagian jadi gepeng. Tentu ini menjadi persoalan baru," sebut Doni Saputra, Senin (23/3/2026).

Ia menilai, Pekanbaru telah lama menjadi magnet bagi para pencari kerja dari berbagai daerah. Namun, lemahnya pengawasan selama ini membuat kota tersebut terus menjadi tujuan utama tanpa adanya pengendalian yang efektif.

"Tahun ini kita minta, Pemko harus memiliki strategi yang jelas, agar tidak terjadi penumpukan penduduk. Pastinya mereka berpotensi menimbulkan masalah sosial,” tambahnya.

Doni juga menekankan pentingnya pendataan menyeluruh terhadap para pendatang, mulai dari identitas, tujuan kedatangan, hingga keterampilan yang dimiliki. Pendataan ini diharapkan bisa dilakukan secara berjenjang dari tingkat RT, RW hingga kelurahan.

Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengarahkan para pendatang agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Pekanbaru, sehingga tidak menambah beban sosial baru.

"Jika perlu, gelar razia yang melibatkan aparat terkait, seperti Disdukcapil serta Satpol PP. Titiknya, di pintu masuk kota seperti terminal dan pelabuhan," sarannya lagi.

Selain itu, ia juga mendorong OPD terkait untuk memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, khususnya calon pendatang, mengenai kondisi nyata lapangan pekerjaan di Pekanbaru.

“Itu tadi, jangan sampai mereka datang tanpa keterampilan, sehingga akhirnya menambah angka pengangguran dan kemiskinan. Makanya ini harus diantisipasi serius," tegasnya.