PEKANBARU - Penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menuai polemik. Pasalnya banyak warga yang merasa kategori kesejahteraan tidak sesuai dengan kenyataan ekonomi di lapangan.

Keluhan warga terkait penetapan kategori desil DTSEN ini juga diakui oleh Anggota DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal M,M.

"Kami kerasa heran dan masih mempertanyakan terkait perubahan status desil yang terjadi ditengah masyarakat kota Pekanbaru," ungkap Nofrizal, Kamis (20/8/2026)

Dari laporan yang diterima, banyak masyarakat dengan penghasilan pas-pasan malah tercatat di Desil 9 atau Desil 10.

"Banyak masyarakat yang kondisi hidupnya biasa-biasa saja. Ada yang kerja buruh harian dan kerja sembrautan, bahkan bisa kita bilang hidup mereka jauh dari sejahtera. Kalau kita nilai, mereka tersebut berhak mendapatkan bantuan, apakah bantuan pendidikan dan bantuan lainnya dari pemerintah. Tetapi kenyataannya banyak masyarakat yang hidupnya belum sejahtera masuk dalam kategori desil 6 hingga 10, sehingga bantuan yang mereka terima sebagaimana mestinya menjadi hilang," ujarnya lagi.

Politisi PAN ini menilai ada kesalahan dalam penentuan tingkat kehidupan masyarakat sehingga menjadi polemik dilapangan.

"Kami menilai ada kesalahan dalam menentukan tingkat kehidupan masyarakat, ya mudah-mudahan dengan sensus ini betul-betul membantu masyarakat. Namun perlu kita ingatkan bahwa pada saat sensus tersebut, janganlah menepatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seperti ada masyarakat yang menganggur dan rumahnya masih kontrak saat didata oleh pihak sensus, dan ternyata pihak pendata sensus tidak percaya dengan kondisi masyarakat tersebut. Jadi, hal inilah yang menjadi ketimpangan saat pendataan sensus," pungkas Nofrizal.