PEKANBARU - Sebanyak 16 sekolah di Kota Pekanbaru mendapat suntikan anggaran revitalisasi senilai Rp17 miliar dari pemerintah pusat melalui APBN 2026.
Dana tersebut diarahkan untuk membenahi fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan, mulai dari ruang kelas, plafon, atap hingga toilet.
Namun, kucuran anggaran tersebut dinilai belum cukup jika hanya berorientasi pada perbaikan bangunan.
DPRD Kota Pekanbaru mendorong agar kebutuhan fasilitas belajar di dalam ruang kelas juga menjadi perhatian, termasuk meja dan kursi siswa yang kondisinya sudah tidak layak.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin mengatakan, program revitalisasi harus benar-benar menyentuh sekolah yang memiliki tingkat kerusakan dan kebutuhan paling mendesak.
Menurutnya, persoalan sarana dan prasarana pendidikan di Pekanbaru masih cukup besar. Karena itu, pelaksanaan program yang dibiayai APBN tersebut harus dikawal agar hasilnya sesuai kebutuhan sekolah.
"Kita harapkan berjalan lancar selama pengerjaannya. Karena kita akui banyak sekolah yang membutuhkan perbaikan maupun peningkatan fasilitas," kata Tekad, Kamis (10/9/2026).
Ia juga mengusulkan agar pengadaan meubeller dapat dimasukkan dalam program apabila diperbolehkan regulasi.
Tekad mencontohkan kondisi meja dan kursi di SMPN 8 Pekanbaru yang menurutnya sudah sangat memprihatinkan.
"Kalau bisa dan dibolehkan aturan, perlu juga pembelian meja kursi (meubeller) di beberapa sekolah. Seperti meubeller SMPN 8, itu kondisinya sudah sangat parah," ujarnya.
Besarnya anggaran revitalisasi menjadi peluang bagi Pemko Pekanbaru untuk memperbaiki kualitas lingkungan belajar.
Tetapi, pekerjaan tersebut juga menyisakan tantangan, memastikan setiap rupiah digunakan tepat sasaran dan fasilitas yang diperbaiki benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Terlebih, anggaran sarana dan prasarana pendidikan dalam APBD Pekanbaru 2026 sebelumnya sempat mengalami pergeseran untuk kebutuhan program seragam gratis.
Karena itu, Tekad meminta Pemko Pekanbaru tidak hanya memastikan proyek berjalan, tetapi juga memperhatikan seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pengerjaan hingga pengawasan.
Program revitalisasi, kata dia, harus menghasilkan fasilitas sekolah yang aman dan layak digunakan siswa maupun tenaga pendidik, bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan fisik.
Plt Kadisdik Pekanbaru, Dr Abdul Jamal membenarkan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan Rp17 miliar untuk program revitalisasi sekolah di Pekanbaru pada 2026.
Dana tersebut diperuntukkan bagi 16 sekolah. Berbeda dengan pola pengadaan yang sepenuhnya dikerjakan pemerintah daerah, anggaran revitalisasi ini langsung masuk ke rekening masing-masing sekolah.
Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh pihak sekolah bersama masyarakat yang mengelolanya. Sementara Disdik Pekanbaru menjalankan fungsi pengawasan.
"Kami dari dinas hanya mengawasi saja, saat ini kita lihat pengerjaannya sudah dimulai," tukas Jamal.
