PEKANBARU – Perbaikan jalan dan penanganan banjir menjadi dua persoalan utama yang kembali masuk dalam fokus penyusunan anggaran Pemko Pekanbaru tahun 2027.

DPRD Pekanbaru kini membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2027, dengan sejumlah program infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat mulai dikaji oleh komisi-komisi sesuai bidang masing-masing.

Namun, arah kebijakan tersebut masih harus diterjemahkan ke dalam alokasi anggaran yang terukur.

Besaran dana, lokasi pembangunan, serta target penyelesaian persoalan jalan rusak dan banjir akan menjadi bagian penting yang perlu diperjelas sebelum APBD 2027 disepakati.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri mengatakan, pembahasan R-APBD 2027 masih berlangsung.

Tahapan berikutnya akan bergantung pada hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Pembahasan R-APBD 2027 sudah masuk tahapan pembahasan. Sekarang komisi-komisi juga sedang membahas program-program kerjanya," kata Azwendi, Senin (26/10/2026).

"Harapannya, semua berjalan sesuai target. Tahapan pembahasan sudah berjalan, tinggal nanti seperti apa kesepakatannya. Kita tunggu laporan dari Banggar," sambungnya.

Azwendi menegaskan, persoalan infrastruktur jalan dan banjir masih menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran tahun depan.

Kedua masalah tersebut dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas sehari-hari warga Pekanbaru.

"Untuk fokus APBD 2027 itu situasinya masih perbaikan jalan dan banjir," ujarnya.

Penetapan dua sektor tersebut sebagai prioritas perlu diikuti dengan perencanaan yang jelas.

Perbaikan jalan, misalnya, tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan ruas baru, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi jalan yang rusak, pemerataan penanganan antarwilayah, serta kualitas pekerjaan agar tidak cepat kembali mengalami kerusakan.

Sementara itu, penanganan banjir membutuhkan pendekatan yang terintegrasi. Pembenahan drainase, pemeliharaan saluran air, normalisasi aliran, hingga penanganan titik-titik genangan perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kewenangan masing-masing instansi.

Dengan demikian, keberhasilan APBD 2027 tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program yang dicantumkan, tetapi juga oleh ketepatan sasaran, kecukupan anggaran, dan hasil pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.

Selain infrastruktur, DPRD Pekanbaru turut mendorong agar program pendidikan tetap mendapat perhatian dalam penyusunan APBD 2027.

Salah satu program yang disorot adalah bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Program tersebut diharapkan dapat membantu meringankan pengeluaran keluarga, khususnya masyarakat yang membutuhkan dukungan biaya pendidikan.

Dukungan pendidikan juga diarahkan melalui program beasiswa untuk mahasiswa pada jenjang diploma tiga (D3), sarjana (S1), magister (S2), hingga doktoral (S3).

Azwendi menyebut, sasaran beasiswa mencakup mahasiswa berprestasi, penghafal Alquran atau hafiz, serta masyarakat kurang mampu.

Meski demikian, efektivitas program bantuan pendidikan nantinya akan bergantung pada kejelasan kriteria penerima, mekanisme seleksi, besaran bantuan, dan pemerataan akses.

Hal ini penting agar anggaran pendidikan benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

DPRD Pekanbaru juga berharap sektor kesehatan dan kegiatan sosial tetap menjadi bagian dari prioritas belanja daerah tahun 2027.

Kebutuhan pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial menjadi aspek yang perlu diperhitungkan agar masyarakat tetap memperoleh akses terhadap layanan dasar.

Penyusunan program tersebut perlu diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan riil di lapangan.

Di tengah beragam kebutuhan pembangunan, pemerintah daerah dituntut menyusun skala prioritas secara cermat.

Setiap program harus memiliki sasaran yang jelas agar belanja daerah tidak sekadar memenuhi daftar kegiatan, tetapi menghasilkan manfaat yang terukur.

Azwendi berharap pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah kota dapat menghasilkan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Yang menjadi perhatian kita tentu jalan, banjir, pendidikan, kesehatan, kegiatan sosial, termasuk beasiswa. Harapannya, program-program tersebut bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat," tutup Azwendi.