www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
Diduga Sadap Presiden Sejak 2025, Listyo Sigit dan 2 Jenderal Polri Terancam 10 Tahun Penjara
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


Penghapusan Denda PBB Dinilai Efektif, DPRD Minta Bapenda Pertimbangkan Perpanjangan
Selasa, 03 November 2026 - 15:56:08 WIB
Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Syamsul Bahri.
Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Syamsul Bahri.

PEKANBARU - Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Pekanbaru hingga 23 Oktober 2026 telah mencapai Rp1,04 triliun. Angka tersebut setara dengan 80 persen dari target penerimaan pajak daerah tahun ini sebesar Rp1,3 triliun.

Meski menunjukkan perkembangan positif, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru masih memiliki pekerjaan untuk mengejar sisa target penerimaan hingga akhir tahun.

Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Syamsul Bahri, meminta Bapenda tidak mengendurkan upaya optimalisasi pendapatan daerah. Menurutnya, waktu sekitar dua bulan menjelang akhir 2026 harus dimanfaatkan untuk memaksimalkan seluruh potensi pajak yang tersedia.

"Masih ada waktu bagi Bapenda untuk mengejar kekurangan target penerimaan, ada sekitar dua bulan lagi," kata Syamsul Bahri kepada Tribunpekanbaru.com, Selasa (3/11/2026).

Ia menilai, sejumlah potensi pajak yang belum tergarap perlu segera dioptimalkan. Salah satunya dengan meningkatkan penagihan terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

"Di sisa waktu ini, diharapkan bisa menggenjot semua potensi yang ada," sebut Syamsul.

Politisi Golkar tersebut juga mendorong Bapenda menerapkan langkah jemput bola dengan mendatangi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan. Upaya tersebut dinilai dapat membantu mempercepat realisasi penerimaan pajak daerah.

Namun, Syamsul mengingatkan agar penagihan tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Pemerintah daerah diharapkan memberikan kemudahan, termasuk melalui kebijakan keringanan bagi masyarakat yang memiliki kewajiban pajak.

Salah satu program yang mendapat apresiasi adalah penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah dilaksanakan Bapenda Pekanbaru.

Menurut Syamsul, kebijakan tersebut dapat menjadi stimulus bagi masyarakat untuk melunasi tunggakan sekaligus membantu meningkatkan pendapatan daerah.

"Langkah ini sangat bagus, karena bisa menjadi bagian dari upaya untuk mendorong masyarakat melunasi tunggakan pajak, sekaligus meningkatkan penerimaan daerah," paparnya.

Ia bahkan menyarankan agar program penghapusan denda PBB dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan data hingga 23 Oktober 2026, penerimaan pajak daerah Pekanbaru tercatat sebesar Rp1,04 triliun. Capaian ini juga tumbuh 9,3 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan aktivitas ekonomi sekaligus hasil dari upaya optimalisasi pengelolaan pajak daerah.

Ke depan, Pemko Pekanbaru melalui Bapenda diharapkan terus memperkuat penerimaan daerah melalui penggalian potensi pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta kemudahan pelayanan pembayaran.

Dengan sisa waktu hingga penghujung 2026, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak perlu terus dilakukan agar target penerimaan sebesar Rp1,3 triliun dapat terealisasi.

Sumber: tribunnews


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
KSP sekaligus eks Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terseret kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.(foto: bandunghariini.com)Diduga Sadap Presiden Sejak 2025, Listyo Sigit dan 2 Jenderal Polri Terancam 10 Tahun Penjara
Mabes Polri gelar konferensi pers terkait penetapan tiga jenderal polisi sebagai tersangka dugaan penyadapan Presiden.(foto: detik.com)Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Seret 3 Jenderal Termasuk Mantan Kapolri Listyo Sigit
Tiga Polisi jadi tersangka kasus dugaan penyadapan.(ilustrasi/gemini AI/halloriau.com)Tiga Polisi jadi Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal
UMP Riau 2027 masih belum dibahas.(ilustrasi/gemini AI/halloriau.com)UMP Riau 2027 Belum Dibahas, Kapan Pekerja Bisa Tahu Besaran Kenaikannya?
Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, Aidhil Nur Putra.(foto: int)Tak Cukup Jalan Protokol, DPRD Pekanbaru Minta Kabel Semrawut di Gang Ikut Ditertibkan
  Presiden RI, Prabowo Subianto dan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.(foto: fajar.co.id)Aksi Penyadapan Diduga Sejak 2025-2026, Siapa Saja Targetnya?
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra.(foto: int)Tiga Jenderal Polri jadi Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden, Yusril Minta Publik Bersabar
Polisi kembali gerebek kampung narkoba di Pangeran Hidayat Pekanbaru.(ilustrasi/gemini AI/halloriau.com)Polisi Gerebek Tiga Gang di Pangeran Hidayat Pekanbaru, 4 Pria Diamankan
Sebaran titik panas di Sumatera dan Riau sore ini.(infografis/halloriau.com)350 Titik Panas Terdeteksi di Sumatera, Riau Sumbang 5 Hotspot Sore Ini
Kepala DLH Rohil, Suwandi SSos.(foto: afrizal/halloriau.com)Sampah Menumpuk di Bagansiapiapi, DLH Rohil Ternyata Hanya Punya 4 Truk
Komentar Anda :

 
 
 
Potret Lensa
Pengumuman dan Penyerahan Penghargaan LKJ Raja Ali Kelana 2026
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2026 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved