PEKANBARU – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, M Job Kurniawan, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024. Penyampaian tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Riau, Senin (30/6/2025).

Dalam sambutannya, M Job Kurniawan menyampaikan bahwa Pemprov Riau terus berkomitmen menjaga konsistensi dalam meningkatkan kualitas program dan kegiatan pembangunan. Upaya tersebut selaras dengan visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau 2019–2024.

“Pembangunan merupakan proses multidimensi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terukur berdasarkan kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul di Indonesia atau yang kita kenal dengan ‘Riau Bersatu’,” ujar M Job.

Ia menjelaskan bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau telah melalui proses review oleh Inspektorat dan disampaikan kepada DPRD. Dalam laporan hasil pemeriksaan, Pemprov Riau meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Predikat WDP bukan akhir dari sebuah pencapaian, melainkan bagian dari proses berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Komitmen terhadap kualitas, reliabilitas, dan akuntabilitas laporan keuangan tetap menjadi prioritas,” jelasnya.

Rincian Pertanggungjawaban APBD 2024

M Job Kurniawan merinci pertanggungjawaban APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Pendapatan Daerah
Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp9,49 triliun atau 85,42 persen dari target Rp11,12 triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp5,43 triliun (80,09 persen dari target Rp6,78 triliun).

Pendapatan Transfer: Rp4,06 triliun (93,74 persen dari target Rp4,33 triliun).

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp8,83 miliar (98,74 persen dari target Rp8,94 miliar).

Belanja Daerah
Total realisasi belanja mencapai Rp9,59 triliun atau 85,67 persen dari target Rp11,19 triliun.

Belanja Operasi: Rp5,99 triliun (87,75 persen dari target Rp6,83 triliun).

Belanja Modal: Rp1,89 triliun (77,05 persen dari target Rp2,45 triliun).

Belanja Tak Terduga: Rp0,00 (0 persen dari target Rp15 miliar).

Belanja Transfer: Rp1,70 triliun (89,97 persen dari target Rp1,89 triliun).

Pembiayaan Daerah
Realisasi pembiayaan mencapai Rp69,27 miliar atau 100,23 persen dari target Rp69,11 miliar, seluruhnya berasal dari penerimaan pembiayaan.

Prioritaskan Layanan Dasar

Menutup laporannya, M Job Kurniawan menyampaikan bahwa Pemprov Riau akan terus memprioritaskan urusan wajib dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Fokus utama diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, serta pelayanan publik lainnya.

“Kami berkomitmen untuk memenuhi kewajiban daerah melalui peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan sistem jaminan sosial yang lebih baik,” tutupnya, seperti yang dilansir dari mcr.(*)