PEKANBARU - Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,2 triliun dipastikan berdampak signifikan terhadap penyusunan APBD Riau Tahun 2026.

DPRD Riau kini tengah mencari solusi agar pemotongan tersebut tidak mengganggu kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Sekretaris Komisi I DPRD Riau, Amal Fathullah menegaskan, pihaknya terus berupaya mencari langkah antisipatif agar efisiensi anggaran tidak menurunkan produktivitas aparatur pemerintah daerah.

“Pemangkasan TKD yang hampir Rp1,2 triliun itu memang berdampak pada penyusunan anggaran. Tapi kita masih berupaya mencari sisi lain agar walaupun ada pemotongan, kinerja pemerintah tetap optimal,” ujar Amal, Kamis (13/11/2025).

Amal menambahkan, kebijakan tersebut merupakan instruksi langsung pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.

Namun, ia mengkhawatirkan adanya imbas terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau.

“Yang kita khawatirkan tentu saja pengurangan TPP. Sebab, pemotongan ini bisa berdampak pada semangat kerja ASN dan efektivitas biro di daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Amal menyampaikan bahwa pihaknya menunggu hasil pembahasan lanjutan dari Komisi III DPRD Riau dan Badan Anggaran (Banggar) untuk menentukan langkah konkret dalam menghadapi kebijakan tersebut.

“Kita menunggu pembahasan di Banggar yang akan secara spesifik membahas soal ini. Mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk menjaga keberlanjutan kinerja pemerintahan Provinsi Riau,” pungkasnya.(adv)