PEKANBARU - Ratusan pegawai honorer di Provinsi Riau kembali menyuarakan nasib mereka setelah tidak kunjung diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pada Senin (1/12/2025), mereka mendatangi gedung DPRD Riau untuk meminta agar dapat diangkat sebagai PPPK paruh waktu. Kedatangan massa honorer itu diterima Ketua Komisi I DPRD Riau, Nur Azmi Hasyim, bersama para anggota komisi lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan guru honorer, Jamil, menyampaikan bahwa banyak dari mereka telah mengabdi selama bertahun-tahun namun belum mendapatkan kepastian status. Ia berharap Pemprov Riau memberikan diskresi khusus. “Kami sudah lama mengabdi. Untuk itu kami mohon dimasukkan sebagai pegawai PPPK paruh waktu dan meminta diskresi dari Plt Gubernur Riau,” ujarnya.
 
Rapat berlangsung di Ruang Medium DPRD Riau dan turut dihadiri anggota Komisi I DPRD Riau, Hardianto. Ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan honorer harus memperhatikan aspek kemanusiaan dan sosial agar tidak menambah angka pengangguran. Menurutnya, para honorer telah memberikan kontribusi besar, namun penyelesaiannya terkendala regulasi dan keterbatasan anggaran.

“Kita harus akui kontribusi kawan-kawan selama mengabdi di Riau, tapi kita berhadapan dengan regulasi dan keterbatasan anggaran. Karena itu, kita cari solusi terbaik,” kata Hardianto.
 
Salah satu pokok pembahasan adalah perbedaan data antara Forum Honorer dan Pemprov Riau. DPRD menyebut perbedaan ini muncul karena perbedaan sumber data, bukan kesalahan salah satu pihak. Pemprov mengacu pada data dari OPD, sementara forum honorer menghimpun seluruh tenaga honorer yang merasa senasib.
 
DPRD juga menyoroti keberadaan lebih dari 400 guru bantu provinsi yang sudah mengajar di SD dan SMP selama belasan tahun, namun nasibnya masih belum jelas. Hardianto menegaskan bahwa meski kabupaten dan kota ikut menikmati manfaat tenaga mereka, keputusan akhir tetap berada di tangan gubernur dan terikat regulasi nasional.
 
“Itu tidak bisa dipaksa. Ini kewenangan gubernur dan diatur undang-undang,” tegasnya.

DPRD meminta forum honorer segera menyelesaikan validasi data sebelum solusi diformulasikan bersama Pemprov Riau. Semakin cepat data disinkronkan, semakin cepat pula jalan keluar bisa disusun.