PEKANBARU- Panitia Khusus (Pansus) Penyertaan Modal DPRD Riau menggelar rapat perdana pada Senin (8/12/2025) di ruangan medium DPRD Riau.

Ketua Pansus Penyertaan Modal DPRD Riau, Robin Hutagalung menyebutkan dua perusahaan daerah (BUMD) Riau yang masing-masing BRK Syariah dan Jamkrida turut hadir didampingi oleh Asisten II Setdaprof Riau, Helmi D.

"Kemarin masih melakukan rapat perdana, jadi kita masih membahas secara umum Ranperdanya. Ranperda itu memang tertuang penyertaan modal untuk BRKS itu Rp260 miliar dan Jamkrida itu Rp50 miliar," ujarnya.

Dalam rapat, anggota Pansus menyarankan terutama kepada BRKS agar memberikan pelaksanaan secara tertulis terlebih dahulu, termasuk kondisi-kondisi BRKS.

Pasalnya dengan kondisi ekonomi di Riau saat ini dengan adanya penambahan penyertaan modal tersebut apakah harus berbentuk price money.

"Kan boleh-boleh juga itu menjadi injeksinya atau penyertaan modalnya, bisa sajakan. Jadi barang milik daerah diberikan, Pemprov memberikan itu menjadi aset BRKS," jelasnya.

Yang jelas kata Sekretaris Komisi V DPRD Riau itu, bahwa kondisi APBD Riau saat ini masih dalam posisi tunda bayar kepada pihak ketiga tahun 2024 lalu.

"Saat ini tunda bayar harus di-nolkan dulu, itu prioritas kita. Kalaupun bentuk uang kontan prioritas kita adalah tunda bayar. Tapi apalah ada jalan lain seperti milik daerah yang mau kita serahkan untuk menambah sebagai penyertaan modal dan ini masih rapat perdana," pungkas politisi fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau.