PEKANBARU - DPRD Riau mengambil langkah strategis dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah.
Pembentukan pansus ini dilakukan sebagai upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu menopang peningkatan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau.
Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah, Abdullah mengatakan, Pemprov Riau sebenarnya telah menaikkan target PAD dalam rancangan anggaran terbaru.
Target tersebut meningkat dari sebelumnya Rp4,9 triliun menjadi Rp5,2 triliun, atau bertambah sekitar Rp 300 miliar.
“Jadi sebetulnya, dengan target ini harapan kita itu makin lebih baik,” ujar Abdullah yang juga anggota Komisi III DPRD Riau, Jumat (28/11/2025).
Namun, Abdullah mengingatkan, pencapaian target tersebut tidak akan mudah. Sebab, terdapat persoalan krusial terkait menurunnya kontribusi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menjadi salah satu sumber utama PAD.
Ia menjelaskan, penurunan kinerja BUMD dan persoalan pengelolaan aset daerah membuat tambahan target PAD sebesar Rp300 miliar tersebut berpeluang tidak tercapai.
Selama ini, kata Abdullah, aset milik provinsi justru lebih banyak menjadi beban anggaran ketimbang memberikan pemasukan.
“Ini pekerjaannya akan banyak sekali dan akan maraton juga,” tegasnya.
Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah akan memfokuskan kajian dan kerja lapangannya terhadap berbagai potensi sumber pemasukan daerah, terutama BUMD yang dinilai perlu diperbaiki dari sisi produktivitas dan manajemen.
Abdullah juga menyampaikan kritik terhadap kurang optimalnya tindak lanjut pemerintah daerah terhadap sejumlah rekomendasi yang telah diberikan DPRD terkait peningkatan PAD.
Salah satu contoh adalah potensi Pajak Air Permukaan yang belum digarap maksimal, meski sudah berulang kali diusulkan.
“Dan itu menjadi persoalan selama ini,” ungkap Abdullah.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Pansus akan menitikberatkan upaya pada pembangunan basis data yang lebih detail dan akurat mengenai produksi dan potensi pendapatan di seluruh sektor usaha di Riau.
“Jadi kan bicara database, seluruh data ini Pansus harus punya, yang kemudian menjadi rekomendasi, sehingga rekomendasi ini kuat by data,” pungkasnya.