PEKANBARU – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2026 senilai Rp8,321 triliun kini masuk tahap evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dokumen anggaran tersebut sebelumnya disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Riau pada Sabtu (29/11/2025).

Tiga hari pasca-pengesahan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau langsung mengirimkan draf APBD tersebut ke Kemendagri untuk direview. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, memastikan bahwa dokumen sudah diterima dan sedang menunggu proses lanjutan. Menurutnya, percepatan pengiriman penting agar tahapan pembahasan tidak molor.

Syahrial menjelaskan, Pemprov kini menanti penetapan jadwal evaluasi. Sesuai aturan, Kemendagri memiliki waktu maksimal 14 hari kerja untuk melakukan penelaahan setelah dokumen diterima. Pemprov berharap jadwal dapat segera keluar sehingga seluruh tahapan dapat berjalan sesuai target.

Setelah evaluasi rampung, proses akan dilanjutkan ke pengesahan final. Syahrial menegaskan bahwa pengesahan tersebut menjadi kunci agar APBD 2026 dapat segera dijalankan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia juga mengingatkan bahwa banyak program yang membutuhkan proses awal lebih cepat, seperti lelang dini maupun agenda berkelanjutan. Contohnya, penyediaan makan minum di rumah sakit serta operasional sekolah berasrama yang tidak boleh berhenti saat memasuki tahun anggaran baru.

“Januari itu harus start. Karena itu, evaluasi ini penting supaya tidak ada hambatan di awal tahun,” kata Syahrial.(*)