PEKANBARU - Dinamika politik dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Riau memasuki babak baru setelah Gubernur Riau, Abdul Wahid dinonaktifkan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)terkait dugaan korupsi di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau pada waktu silam.

Kepemimpinan daerah kini dilanjutkan SF Hariyanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau.

Situasi tersebut menjadi ujian serius bagi stabilitas pemerintahan, terutama ketika periode satu tahun kepemimpinan pasangan Abdul Wahid-SF Hariyanto tengah dievaluasi berbagai pihak.

Anggota Komisi I DPRD Riau, Ayat Cahyadi, menilai di tengah dinamika tersebut, terdapat capaian yang patut diapresiasi, khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menyebut optimalisasi PAD sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah.

“Langkah peningkatan PAD ini penting untuk memperkuat fiskal daerah. Ini menunjukkan komitmen serius pemerintah provinsi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan,” ujar Ayat, Sabtu (21/2/2026).

Menurutnya, penguatan PAD tidak hanya berdampak pada stabilitas anggaran, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembiayaan program prioritas tanpa ketergantungan berlebihan pada transfer pusat.

Selain PAD, Ayat juga menyoroti kemudahan perizinan dan iklim investasi yang dinilai semakin kondusif.

Ia mengungkapkan, pada 2025 Riau mencatat realisasi penanaman modal terbesar di Sumatera.

“Kemudahan investasi tentu akan banyak investor masuk ke Riau. Banyak investor tentu membantu pemerintah daerah dalam membuka lapangan pekerjaan,” katanya.

Capaian tersebut dinilai sebagai indikator bahwa sektor ekonomi tetap bergerak meski terjadi gejolak di tingkat kepemimpinan.

Investasi yang masuk, lanjutnya, harus diarahkan pada sektor produktif yang memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Di luar sektor perkebunan dan infrastruktur, DPRD mendorong agar potensi pariwisata lebih serius dipromosikan kepada investor. Sejumlah destinasi dinilai memiliki prospek besar untuk dikembangkan.

Ayat menyebut, Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dan Waterfront City Pekanbaru sebagai kawasan yang dapat menjadi magnet investasi sekaligus sumber PAD baru.

“Destinasi ini potensial dikembangkan. Jika dikelola serius, bisa menjadi daya tarik baru dan menambah sumber pendapatan daerah,” ungkapnya.

Penguatan sektor pariwisata, menurutnya, harus dibarengi dengan pembenahan infrastruktur pendukung dan promosi terintegrasi agar mampu bersaing dengan daerah lain di Sumatera.

Di tengah transisi kepemimpinan, Ayat menekankan pentingnya soliditas aparatur sipil negara (ASN) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga kesinambungan program pembangunan.

Ia menggarisbawahi empat prinsip kerja yang harus dipegang, kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja tuntas.

“Ikhlas berarti niat yang tulus tanpa mengeluh, cerdas berarti bekerja efektif dengan strategi dan teknologi, tuntas berarti menyelesaikan tugas hingga akhir dengan kualitas terbaik,” tegasnya.

DPRD Riau sendiri saat ini tengah menggodok penguatan fiskal melalui panitia khusus (Pansus) peningkatan PAD sebagai bentuk dukungan terhadap stabilitas keuangan daerah.

“Kombinasi ketiganya akan menghasilkan kinerja yang profesional dan berkarakter,” tutupnya.