PEKANBARU - Satu tahun pertama masa kepemimpinan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2025-2030 menjadi fase konsolidasi berat bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Tekanan fiskal akibat pemotongan dana transfer pusat memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian program dan prioritas pembangunan.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto mengakui, kondisi keuangan daerah pada awal periode kepemimpinan tidak dalam situasi ideal.

“Kami mengalami kesulitan pada awal periode, kondisi keuangan daerah yang memprihatinkan karena pemotongan dana transfer dari pusat,” ujar SF Hariyanto saat pertemuan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sabtu (21/2/2026).

Menurutnya, keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama dalam menjaga kesinambungan program prioritas yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

Di tengah tekanan tersebut, SF Hariyanto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki struktur keuangan daerah sekaligus membenahi tata kelola pemerintahan.

“Saya berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai masalah mendasar, memperkuat fiskal daerah, memenahi tata kelola, serta mewujudkan janji-janji politik secara bertahap dan berhukum,” tegasnya.

Ia optimistis memasuki tahun kedua, kondisi fiskal akan berangsur membaik sehingga program strategis dapat dijalankan lebih efektif dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Riau.

Langkah konsolidasi internal, efisiensi belanja, serta penguatan koordinasi lintas sektor menjadi strategi yang kini ditempuh Pemprov Riau.

Dalam situasi ekonomi yang dinamis, SF Hariyanto menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Dengan perhubungan Forkopimda, para kepala daerah kabupaten dan kota, serta seluruh masyarakat Riau, kita akan mampu melewati fase ini dan melanjutkan pembangunan dengan lebih kuat. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama membangun Riau,” tuturnya.

Sinergi dinilai menjadi fondasi penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Situasi pemerintahan Riau turut diuji setelah Gubernur nonaktif, Abdul Wahid, terjerat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan dinas PUPR-PKPP Riau.

Menanggapi hal tersebut, SF Hariyanto mengajak masyarakat tetap menjaga solidaritas dan mendoakan Abdul Wahid agar tabah menghadapi proses hukum.

“Mari bersama kita mendoakan bapak Abdul Wahid agar tabah dalam menjalani ujian. Saya berkomitmen untuk tetap menjalankan persoalan serta menunaikan janji politik,” ucapnya.

Memasuki tahun kedua kepemimpinan periode 2025-2030, Pemprov Riau berada pada titik evaluasi strategis.

Tantangan fiskal, dinamika politik, serta ekspektasi publik menjadi faktor penentu arah pembangunan ke depan.

Stabilitas anggaran dan konsistensi reformasi tata kelola akan menjadi indikator utama keberhasilan pemerintahan dalam memulihkan kepercayaan publik serta mempercepat pembangunan daerah.