PEKANBARU – Lonjakan mobilitas pasca Idulfitri memunculkan persoalan serius di lintasan penyeberangan Rupat–Dumai. Rencana penambahan armada kapal roll-on/roll-off (roro) yang sebelumnya dijadwalkan beroperasi pada 10 April 2026, hingga kini belum terealisasi.
Kondisi ini menjadi sorotan karena jalur penyeberangan tersebut merupakan urat nadi transportasi masyarakat Pulau Rupat, termasuk untuk distribusi hasil perkebunan.
Keterlambatan kehadiran kapal tambahan membuat kapasitas layanan penyeberangan tidak mampu menampung lonjakan pengguna.
Antrean tidak hanya diisi penumpang, tetapi juga kendaraan logistik, terutama truk pengangkut buah sawit milik warga.
Situasi ini memicu kekhawatiran karena distribusi hasil perkebunan terhambat dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi petani.
Ketua Komisi I DPRD Riau, Nur Azmi Hasyim, menyatakan persoalan ini telah dilaporkan kepada Pelaksana Tugas Gubernur Riau agar segera mendapat perhatian serius.
“Saya sudah menyampaikan ini kepada Plt Gubernur Riau. Mudah-mudahan menjadi perhatian, karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
Ia menilai persoalan transportasi penyeberangan tersebut menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Azmi juga mengungkapkan kekecewaan terhadap kinerja Dinas Perhubungan. Menurutnya, fokus pelayanan seharusnya menjadi prioritas utama, bukan semata mengejar pendapatan retribusi.
“Kami kecewa karena Dishub terkesan lebih fokus pada penerimaan retribusi penyeberangan yang disebut mencapai Rp3,7 miliar, dibanding peningkatan kualitas pelayanan,” tegasnya.
Ia mendesak pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret agar aktivitas masyarakat kembali normal.
Saat ini lintasan Rupat–Dumai hanya dilayani dua kapal roro, sementara kebutuhan ideal mencapai tiga unit.
Satu kapal tambahan masih menjalani proses uji kelayakan serta pengurusan teknis, meski sebelumnya ditargetkan rampung pada 7 April.
Keterlambatan tersebut menjadi penyebab utama kepadatan penyeberangan yang kini dirasakan langsung masyarakat.