PEKANBARU - Anggota Komisi III DPRD Riau Abdullah meminta jajaran direksi baru PT Riau Petroleum, khususnya Direktur Operasional dan Direktur Keuangan, segera menunjukkan kinerja nyata dalam mengembangkan bisnis perusahaan.
Menurut Abdullah, DPRD Riau telah mengawasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut selama satu setengah tahun. Karena itu, kehadiran direksi baru diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih signifikan bagi perkembangan perusahaan.
Ia menegaskan, direksi baru harus mampu mempercepat pertumbuhan perusahaan, membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus meningkatkan kontribusi dividen kepada Pemerintah Provinsi Riau.
"Kita berharap ada lompatan yang lebih jelas, lebih serius dalam pembukaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, termasuk peningkatan dividen bagi APBD. Dividen itu harus lebih banyak dihasilkan dari hasil usaha perusahaan," ujarnya.
Abdullah menilai kompetensi direksi tidak cukup hanya diukur dari latar belakang pendidikan maupun pengalaman, tetapi harus dibuktikan melalui hasil kerja di lapangan. Meski mengakui sebagian direksi belum memiliki pengalaman di sektor migas, ia meyakini hal tersebut dapat diatasi dengan kemampuan belajar cepat dan mengambil keputusan bisnis yang tepat.
"Saya pikir mengujinya harus dengan tindakan. Meskipun background mereka belum ada di perminyakan, di level manajemen itu memungkinkan selama mereka segera melakukan aksi nyata dan belajar cepat," ujarnya.
Selain itu, Abdullah juga menyoroti proses adaptasi direksi baru yang dinilai tidak boleh berlangsung terlalu lama. Ia mengungkapkan, sejak awal telah mengusulkan agar calon direksi memperoleh pemaparan menyeluruh mengenai persoalan internal maupun eksternal perusahaan sebelum ditetapkan, sehingga setelah menjabat mereka bisa langsung bekerja.
"Jangan sampai sudah terpilih baru mengetahui kondisi perusahaan. Akhirnya habis waktu untuk belajar. Sekarang yang kita minta adalah akselerasi, percepatan. Yang kita pikirkan hanya kepentingan masyarakat Riau," tegasnya.
Terkait kinerja perusahaan, Abdullah menyebut dividen yang diterima Pemerintah Provinsi Riau dari Riau Petroleum pada tahun lalu mencapai sekitar Rp34 miliar.
Sementara pada tahun ini, Riau Petroleum juga berpotensi menerima Participating Interest (PI) sekitar 20 juta dolar AS atau setara lebih dari Rp320 miliar. Dana tersebut diharapkan menjadi modal untuk memperkuat ekspansi dan pengembangan usaha perusahaan.
"Kita berharap penerimaan itu tidak sia-sia. Harus ada rencana bisnis yang benar-benar membanggakan bagi Provinsi Riau, terutama yang sesuai dengan core business perusahaan di sektor migas," katanya.
Abdullah menilai hingga kini aktivitas bisnis migas Riau Petroleum masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Meski perusahaan telah membeli rig dan terlibat sebagai investor dalam pengelolaan tanah terkontaminasi di lingkungan PHR, ia berharap arah bisnis perusahaan semakin fokus pada sektor energi.
Selain memperkuat bisnis migas, Abdullah juga membuka peluang pengembangan usaha di sektor energi baru terbarukan, seperti pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
Namun demikian, ia menegaskan pengembangan bahan bakar nabati B50 seharusnya menjadi perhatian utama perusahaan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam mengurangi impor bahan bakar minyak.
"Saya berharap B50 menjadi concern utama mereka untuk mendukung program Presiden dalam pengurangan impor BBM. Silakan bekerja sama dengan pihak ketiga selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku," tegas Abdullah.
