PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mendorong pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan transfer ke daerah agar alokasi anggaran diberikan secara proporsional, terutama bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA).
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.
Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, menegaskan bahwa masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam juga berhak mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kebijakan fiskal nasional perlu mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah sekaligus kontribusinya terhadap penerimaan dan perekonomian nasional.
"Daerah ini juga diisi oleh rakyat Indonesia. Karena itu, tentu harus diberikan perhatian khusus agar daerah juga bisa membangun," kata Kaderismanto, Senin (19/10/2026).
Ia menjelaskan, Riau memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun, kekayaan tersebut tidak serta-merta membuat pemerintah daerah memiliki keleluasaan anggaran untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan.
Keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi tantangan dalam menjaga kesinambungan program pembangunan.
Kaderismanto menilai, kebijakan pemerataan fiskal memang diperlukan untuk membantu daerah yang memiliki kapasitas pendapatan rendah. Namun, mekanisme pemerataan tersebut juga harus memperhitungkan kontribusi daerah penghasil terhadap perekonomian nasional.
"Pemerintah pusat memang perlu menjalankan pemerataan fiskal untuk membantu daerah dengan kapasitas pendapatan rendah. Namun, pemerataan tersebut diharapkan tidak mengabaikan kontribusi daerah penghasil terhadap perekonomian nasional," ujarnya dikutip dari MCRiau.
Menurutnya, ruang fiskal yang semakin terbatas dapat berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Sejumlah kebutuhan penting, mulai dari pemeliharaan jalan, pembangunan fasilitas pendidikan, hingga peningkatan layanan kesehatan, membutuhkan dukungan anggaran yang berkelanjutan.
Apabila keterbatasan anggaran terus berlanjut, pemerintah daerah berisiko harus menunda sejumlah program pembangunan strategis karena tidak tersedianya pendanaan yang memadai.
Kondisi tersebut menjadi alasan DPRD Riau mendorong pemerintah pusat meninjau kembali formula pengalokasian dana transfer ke daerah. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemerataan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kontribusi ekonomi setiap daerah.
DPRD Riau berharap evaluasi kebijakan transfer daerah dapat menghasilkan pembagian anggaran yang lebih proporsional sehingga pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk menjalankan pembangunan.
Bagi Riau, dukungan anggaran yang memadai dinilai penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan berkelanjutan, fasilitas publik tetap terpelihara, dan pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu.
DPRD Riau pun berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap aspirasi tersebut agar kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional sejalan dengan dukungan anggaran untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
