DUMAI - DPRD Kota Dumai, Senin (17/11/2025) memanggil sejumlah pihak terkait untuk membahas pengaduan masyarakat mengenai dugaan pengusiran Pedagang Kaki Lima (PKL) secara arogan oleh oknum petugas keamanan di kawasan Dumai Islamic Center (DIC).

RDP dipimpin Ketua Komisi II DPRD Dumai, M Douglas Manurung, didampingi Ketua DPRD Dumai Agus Miswandi dan anggota Komisi II.

Hadir pula perwakilan masyarakat hukum adat yang diketuai Ismunandar, Ketua I Masjid Habiburahman Hendra Usman, serta pihak UPT Pengamanan Pemanfaatan Aset Daerah BPKAD Dumai bersama sejumlah OPD terkait.

Douglas menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh oleh pengelola DIC dan UPT pasca insiden tersebut.

Ia menilai tindakan oknum keamanan itu telah merusak hubungan antara pedagang dan pengelola kawasan.

"Area mana saja yang tidak diperbolehkan untuk berjualan harus dipasangi rambu dengan jelas. Kami juga meminta pihak DIC dan UPT mengarahkan security agar bersikap lebih humanis," tegas Douglas.

Ia meminta pengelola segera melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Dari pihak masyarakat hukum adat, Ismunandar, mendesak pengelola untuk memberikan kejelasan batas-batas area yang diperbolehkan dan dilarang untuk berdagang.

Ia juga menyoroti oknum petugas keamanan yang mengenakan atribut tanpa mengikuti pendidikan dasar keamanan.

"Kejadian pengusiran secara arogan tidak boleh terulang. Jika memang ada area terlarang, maka aturan harus berlaku untuk semua tanpa tebang pilih," ujarnya.

Sementara itu, Kepala UPT Pengamanan Pemanfaatan Aset Daerah BPKAD Dumai, Mardu Zulmahadira, menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi, dan memastikan pihaknya sedang melakukan evaluasi internal.

"Kami yang baru terbentuk pada pertengahan 2025 akan terus berbenah agar kawasan DIC lebih baik. Kami ingin pedagang dan wisatawan bisa sama-sama menghidupkan kawasan ini," terang Mardu.

Ia menegaskan, perilaku arogan oknum security menjadi prioritas evaluasi, dan seluruh petugas akan diarahkan bersikap lebih humanis.

"Kami akan terus memperbaiki tata kelola keamanan karena DIC telah menjadi ikon Kota Dumai," pungkasnya.