PEKANBARU – Sejumlah akademisi menilai krisis biaya hidup yang tengah dihadapi Australia pada dasarnya berkaitan erat dengan meningkatnya kesenjangan kekayaan. Mereka menyebut salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah penerapan pendapatan dasar universal (universal basic income) disertai reformasi pajak yang lebih menyeluruh.

Dalam beberapa bulan terakhir, para pemimpin politik Australia menjanjikan berbagai paket bantuan bernilai miliaran dolar untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan biaya hidup. Namun, sebagian pengamat menilai kebijakan tersebut belum menyentuh akar persoalan, yaitu ketimpangan distribusi kekayaan.

Akademisi dari Queensland University of Technology, Christine Morley, Phillip Ablett, dan Jenni Mays menyatakan bahwa kesenjangan ekonomi terus melebar seiring sistem ekonomi yang berjalan saat ini. Kondisi tersebut membuat kelompok kaya semakin kaya, sementara sebagian besar masyarakat tidak menikmati pertumbuhan kekayaan yang sama.

Menurut mereka, ketimpangan yang dibiarkan berlarut dapat berdampak pada stabilitas sosial, terutama di tengah perubahan dunia kerja akibat perkembangan teknologi yang berpotensi menggantikan sebagian pekerjaan manusia.

Salah satu gagasan yang kembali mendapat perhatian adalah pendapatan dasar universal, yaitu pembayaran rutin dari pemerintah kepada seluruh warga negara tanpa syarat terkait pekerjaan, pendapatan, atau kekayaan.

Konsep ini bertujuan memberikan jaminan keamanan finansial minimum bagi masyarakat sekaligus mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Pendapatan dasar juga dinilai dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan, menjalankan usaha, melakukan pekerjaan sosial, atau aktivitas produktif lainnya.

Gagasan pendapatan dasar universal sebenarnya telah lama berkembang. Konsep tersebut pernah dibahas oleh tokoh pemikir sejak abad ke-16, termasuk Thomas More, Thomas Paine, dan John Stuart Mill. Pada abad ke-20, ekonom Milton Friedman juga mengajukan konsep serupa melalui gagasan pajak penghasilan negatif.

Dalam beberapa dekade terakhir, sejumlah negara telah melakukan uji coba kebijakan ini, antara lain Finlandia, Kanada, Kenya, India, Uganda, Spanyol, dan Namibia. Hasil uji coba tersebut menunjukkan bahwa penerima bantuan mengalami penurunan tingkat stres serta peningkatan kondisi kesehatan.

Sebagian pihak mengkritik kebijakan ini karena dinilai dapat menurunkan motivasi kerja dan membutuhkan biaya besar. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan masyarakat tetap memiliki keinginan untuk bekerja demi meningkatkan taraf hidup di luar pendapatan dasar yang diterima.

Untuk menerapkan pendapatan dasar universal secara nasional, diperlukan reformasi perpajakan yang signifikan, termasuk memastikan perusahaan multinasional membayar pajak secara proporsional.

Data menunjukkan sekitar 31 persen perusahaan multinasional di Australia hampir tidak membayar pajak pada tahun fiskal 2022–2023 meskipun memiliki pendapatan besar. Para akademisi menilai peningkatan kontribusi pajak dari sektor tersebut dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan kebijakan pendapatan dasar.

Beberapa negara juga telah menerapkan kebijakan pajak tinggi terhadap sektor sumber daya alam. Di Norwegia, misalnya, perusahaan pertambangan dikenakan pajak hingga 78 persen yang kemudian dikelola melalui dana kekayaan negara untuk mendukung layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.

Di Australia sendiri, program dukungan pendapatan pernah diperluas saat pandemi COVID-19 melalui skema JobSeeker dan JobKeeper yang meningkatkan bantuan bagi pengangguran dan pekerja kontrak.

Para akademisi menilai kebijakan pendapatan dasar universal berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi secara signifikan jika disertai reformasi pajak dan pengelolaan dana publik yang tepat.

Namun hingga kini, kebijakan tersebut belum menjadi agenda utama pemerintah Australia. Baik partai besar maupun pembuat kebijakan masih cenderung mempertahankan pendekatan kebijakan pasar tenaga kerja tradisional.

Artikel ini pertama kali dipublikasikan pada 30 April 2025 oleh 360info di bawah lisensi Creative Commons.(*)