JAKARTA - Kehadiran petugas Badan Pusat Statistik (BPS) ke rumah-rumah warga dan tempat usaha kerap memicu kekhawatiran.

Banyak masyarakat menduga pendataan Sensus Ekonomi 2026 adalah taktik pemerintah untuk mengintai kekayaan pribadi demi memungut pajak. Namun, narasi tersebut ditepis keras oleh pemerintah.

Presiden RI, Prabowo Subianto dan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti secara kompak menjamin informasi finansial yang disetorkan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan sama sekali tidak terafiliasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Tujuan utama pengerahan 251.000 petugas sensus di seluruh penjuru desa sejak Mei hingga akhir Agustus ini murni untuk menata ulang fondasi ekonomi nasional, bukan menguras kantong rakyat.

"Jangan khawatir, data akan kami jaga kerahasiaannya dan juga kami jamin ini tidak ada kaitannya dengan perpajakan," tegas Amalia, Jumat (28/8/2026).

Pentingnya menyukseskan hajat besar BPS ini juga disorot langsung oleh Presiden Prabowo. Dalam rancangan APBN Tahun Anggaran 2027, pemerintah menyadari bahwa Indonesia membutuhkan kompas baru.

Pasalnya, metode dan basis perhitungan aktivitas ekonomi di Tanah Air tercatat sudah lebih dari satu dekade belum mengalami pembaruan.

Tanpa data yang akurat, kebijakan strategis pemerintah, termasuk penyaluran subsidi dan perumusan APBN, berisiko meleset dari sasaran.

Oleh karena itu, kejujuran masyarakat dalam mengisi kuesioner sensus menjadi kunci utama keberhasilan ekonomi nasional.

"Saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi," ungkap Prabowo.

"Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan," tambahnya.

Sebagai program penyedia basis data untuk 20 kategori usaha (di luar sektor pertanian), Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga dapat dimanfaatkan langsung oleh pelaku bisnis untuk membaca peluang pasar.

Nantinya, maha data yang dikumpulkan dari jutaan pintu rumah masyarakat ini akan diekstrak menjadi tiga produk analitik krusial, yakni Peta Ekonomi Nasional, Analisis Sektoral Rinci dan Wawasan (Insight) Strategis.

Alih-alih menutup pintu rapat-rapat saat petugas BPS datang, masyarakat dan pelaku usaha justru diimbau proaktif.

Keterbukaan informasi hari ini adalah investasi bagi ketepatan kebijakan ekonomi Indonesia di masa depan.