JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan sejumlah arahan penting kepada seluruh kepala daerah di Indonesia dalam rapat koordinasi nasional yang digelar secara virtual pada Selasa (2/9/2025). Rapat ini membahas perkembangan situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) serta pengendalian inflasi tahun 2025.

Dalam arahannya, Mendagri menekankan agar para kepala daerah lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat dan menghindari kegiatan yang dapat memicu kontroversi publik. Salah satu poin utama adalah imbauan untuk menunda pelaksanaan kegiatan seremonial yang berlebihan, terutama yang melibatkan musik atau pesta yang dinilai tidak sensitif terhadap situasi saat ini.

"Nanti kalau ada acara musik, dipotong-potong, dinaikkan di TikTok, viral lagi, nanti digoreng lagi," ujar Tito, Selasa (2/9/2025).

Sebagai alternatif, Mendagri menyarankan agar kegiatan seremonial diganti dengan aktivitas yang lebih bermakna seperti tumpengan, santunan kepada anak yatim, atau doa bersama yang menciptakan suasana damai di tengah masyarakat.

Tito juga menekankan pentingnya soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas daerah. Ia meminta kepala daerah untuk rutin menggelar rapat Forkopimda dan melibatkan seluruh unsur yang ada.

"Kekompakan Forkopimda sangat penting, karena masing-masing unsur memiliki kekuatan tersendiri. Unsur Forkopimda adalah yang paling utama, namun unsur lain juga perlu dirangkul," tegasnya.

Ia juga mendorong kepala daerah untuk aktif menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat dan pemimpin informal yang memiliki pengaruh di wilayah masing-masing, guna meredam potensi konflik sosial atau gejolak yang mungkin muncul.

Mendagri mengajak pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan doa bersama lintas agama dan elemen masyarakat sebagai bentuk spiritual untuk menciptakan ketenangan dan kedamaian di tengah masyarakat.

Di sisi lain, untuk menjaga kestabilan harga pangan, Tito meminta agar Pemda memperkuat gerakan pasar murah di daerahnya masing-masing.

"Pasar murah sangat penting untuk menstabilkan harga, baik harga beras maupun komoditas lainnya yang kini tengah bergejolak," jelasnya.

Larangan Flexing dan Acara Pribadi yang Berlebihan
Dalam suasana sosial yang sensitif, Mendagri juga mengingatkan seluruh kepala daerah dan jajaran pejabatnya untuk tidak melakukan flexing atau pamer kekayaan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari.

"Jangan flexing. Tolong ingatkan juga anggota keluarga atau saudara. Acara pribadi seperti pernikahan dan ulang tahun sebaiknya diselenggarakan secara sederhana," imbuh Tito.

Menurutnya, gaya hidup mewah pejabat dan keluarganya berpotensi menjadi bahan provokasi di media sosial, yang dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

Menutup arahannya, Tito menegaskan bahwa seluruh kepala daerah diimbau menunda kegiatan perjalanan luar negeri hingga situasi dalam negeri lebih kondusif. Terutama bagi daerah yang dianggap rawan, kepala daerah diminta untuk tetap berada di wilayahnya dan mengendalikan situasi secara langsung bersama Forkopimda dan aparat keamanan.

"Kepala daerah jangan tinggalkan wilayahnya, apalagi dalam kondisi rawan. Teman-teman di kepolisian dan TNI menginginkan kepala daerah hadir di tengah masyarakat. Terima kasih kepada kepala daerah yang telah proaktif mengikuti arahan ini," pungkasnya.